Kompas.com - 18/05/2018, 17:34 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKetua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung rencana Presiden Joko Widodo mengaktifkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk ikut memerangi terorisme dan radikalisme.

Dia berharap pelibatan pasukan elite TNI dari matra darat, laut dan udara itu akan mempercepat pemberantasan teror.

“Saya mendukung penuh upaya pemberantasan terorisme dengan melibatkan pasukan elite di satuan TNI,” kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Baca juga: Pemuda Hindu Dukung Jokowi Aktifkan Koopsusgab TNI

Menurut Bambang, sudah ada payung hukum yang jelas untuk melibatkan TNI membantu Polri memerangi teroris. Merujuk Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, kata dia, TNI bisa menggelar operasi militer selain perang (OMSP).

Hanya saja, kata Bamsoet, pelibatan TNI harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Karena itu, politisi Golkar tersebut meminta Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI.

“Agendanya untuk membahas penggunaan pasukan elite di satuan TNI dalam membantu Polri menumpas gerakan terorisme,” ujar Bamsoet.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memastikan, Presiden Joko Widodo menyetujui pengaktifan kembali Koopsusgab untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

Diketahui Koopsusgab merupakan gabungan personel TNI dari seluruh satuan elite yang ada di TNI, baik matra darat, laut, maupun udara.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Ingatkan Pembentukan Koopsusgab Tak Tumpang Tindih

"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI, sudah direstui oleh Pak Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Pertama kali, Koopsusgab dibentuk saat Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI pada Juni 2015. Namun, beberapa waktu kemudian dibekukan.

Moeldoko melanjutkan, perbantuan Koopsusgab terhadap Polri dalam pemberantasan terorisme akan komandoi oleh Panglima TNI sendiri. Namun, tetap berkoordinasi dengan Kepala Polri.

Kompas TV Simak selengkapnya dalam dialog Sapa Indonesia Pagi berikut ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.