Kompas.com - 18/05/2018, 18:51 WIB
Warga dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi solidaritas menolak radikalisme dan terorisme di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (13/5/2018) malam. ANTARA FOTO/M N KanwaWarga dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi solidaritas menolak radikalisme dan terorisme di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (13/5/2018) malam.
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, perlu kerja sama semua kementerian dan lembaga untuk menangani masalah terorisme di Indonesia.

Hal itu ia ungkapkan usai memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri terkait penanganan persoalan terorisme, Jumat (18/5/2018).

"Namanya teror, kan kegiatan yang mengancam dan menakuti, membuat korban di masyarakat maupun kerusakan-kerusakan materil. Nah itu yang kita hadapi," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Baca juga: Ini Rencana Skema Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

Karenanya, kata Wiranto, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya ditangani Polri, tetapi harus melibatkan semua komponen bangsa.

"Mengapa? Karena mereka sudah masuk ke seluruh kehidupan kebangsaan kita. Ini kan butuh kerja sama, koordinasi dari seluruh kementerian dan lembaga yang ada di republik ini," terang dia.

Penanganan terorisme juga harus melibatkan seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan.

Dalam waktu dekat, Wiranto akan mengumpulkan semua organisasi tersebut untuk membahas persoalan terorisme.

"Ini urusan bangsa, ini ancaman terhadap tegaknya NKRI, ancaman terhadap eksistensi bangsa dan stabilitas nasional. Jadi kita hadapi harus bersama-sama," tegas dia.

Hadir dalam rakorsus yang dipimpin Wiranto tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Baca juga: Jokowi: Bersihkan Lembaga Pendidikan dari Ideologi Terorisme

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Jaksa Agung M Prasetyo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Suhardi Alius, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Mayjen TNI Djoko Setiadi.

Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Sesmenpora Gatot S Dewabroto.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soemarsono, Sektretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letjen TNI Doni Monarco, Direktur Jenderal Lapas Kemekumham Sri Puguh.

Kompas TV Simak selengkapnya dalam dialog Sapa Indonesia Pagi berikut ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.