Anggota Komisi I DPR Ingatkan Pembentukan Koopsusgab Tak Tumpang Tindih

Kompas.com - 18/05/2018, 11:43 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/10/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah agar pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan ( Koopsusgab) tak tumpang tindih dengan institusi lainnya.

"Tentu harus mempergunakan payung hukum yang cukup supaya tidak menghadirkan kesimpang-siuran dan atau penggunaan wewenang yang berlebihan sehingga akan menghadirkan problema bagaimana terkait pemeberantasan terorisme," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Baca juga: Wakapolri Tak Masalah Koopsusgab TNI Diaktifkan untuk Atasi Terorisme

Ia mengatakan saat ini TNI memang bisa dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. Hal itu diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme juga sudah pernah dilakukan pada saat konflik di Poso, Sulawesi Tengah.

Karena itu ia mengatakan pemerintah sebaiknya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada agar tak tumpang tindih.

"Secara prinsip segala upaya memberantas terorisme kita dukung ya, tapi tentu harus mempergunakan payung hukum yang cukup supaya tidak menghadirkan kesimpangsiuran," lanjut dia.

Baca juga: Pengaktifan Kembaliu Koopsusgab Harus Memiliki Dasar Hukum

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memastikan, Presiden Joko Widodo menyetujui pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

Diketahui Koopsusgab merupakan gabungan personel TNI dari seluruh satuan elite yang ada di TNI, baik matra darat, laut, maupun udara.

"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI, sudah direstui oleh Pak Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Nasional
Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Nasional
Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X