Dilaporkan Bawaslu ke Polisi, Ini Alasan PSI Pasang Iklan "Kabinet Jokowi 2019"

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberi penjelasan terkait iklan alternatif Cawapres dan Kabinet Jokowi 2019-2024 di koran Jawa Pos pada pada 23 April 2018 lalu.

Sebab, gara-gara iklan tersebut, PSI sampai dilaporkan ke polisi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dinilai telah melanggar UU Pemilu dan memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

"Saya datang ke Bawaslu untuk menjelaskan, jadi apa yang kami lakukan itu jauh dari apa yang disampikan oleh Bawaslu bahwa kami mencuri start kampanye," ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni di Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Raja mengatakan, pemasangan ikan tersebut merupakan bagian dari upaya PSI menjalankan fungsi partai politik yakni melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Baca juga: Dilaporkan Bawaslu ke Polisi, PSI Akan Gugat UU Pemilu ke MK

Di dalam iklan tersebut, PSI menampilkan 12 foto dan nama calon wakil presiden alternatif untuk Jokowi. Selain itu, ada juga foto dan nama calon-calon menteri untuk kebinet Jokowi 2019-2024.

Di bagian atas iklan itu terdapat tulisan "Ayo ikut berpartisipasi memberi masukan! Kunjungi https://psi.id/jokowi2019 Kami tunggu pendapat dan voting anda semua".

"Kami sangat ingin rakyat mengetahui siapa yang akan memimpin mereka, jadi berhentilah memilih kucing dalam karung. Itulah sebenarnya itulah tujuan kami," kata Raja.

Adapun logo PSI yang tercantum di pojok kanan atas iklan, Raja menyebut bahwa logo itu menandakan bahwa iklan ajakan untuk voting dimobilisir oleh lembaga yang jelas, yakni Partai politik peserta pemilu 2019.

Baca juga: Dipolisikan Bawaslu, Sekjen PSI Bilang Apa karena Kami Partai Baru?

Namun, Bawaslu menyatakan bahwa ajakan di dalam iklan, foto Jokowi, logo PSI, nomor urut 11, dan foto-foto tokoh yang ditampilkan di iklan tersebut termasuk ke dalam kegiatan kampanye. Padahal, kampanye pemilu 2019 dimulai.

Namun, PSI bersikeras tidak melanggar ketentuan UU Pemilu. Mengacu kepada Pasal 274 UU Pemilu, kampanye merupakan kegiatan yang menyampaikan visi, misi dan program kerja partai politik.

"Tidak ada sama sekali visi PSI di sana, tidak ada misi PSI di sana, tidak ada program kerja sama sekali, yang ada nama cawapres yang bahkan dari partai politik manapun dan tidak ada keder PSI di dalamnya," kata Raja.

Baca juga: Diduga Curi Start Kampanye, Bawaslu Panggil Pengurus DPP PSI

Meski begitu, Bawalah punya acuan pasal yang berbeda. PSI dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 35 UU Pemilu terkait kampanye.

Di pasal 1 Angka 35 UU Pemilu itu disebutkan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program dan atau citra diri peserta pemilu.

Berdasarkan pernyataan Bawalsu, pemasangan logo dan nomor urut partai termasuk ke dalam citra diri. Artinya, partai dinilai sudah melakukan kampanye bila memampang logo dan nomor urut partai.

Atas dasar itu, Bawaslu melaporkan PSI ke Bareskrim karena dugaan melanggar UU Pemilu.