Mendes Imbau Masyarakat Aktif Laporkan Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Kompas.com - 14/05/2018, 13:17 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo ketika ditemui di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Senin (14/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo ketika ditemui di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Senin (14/5/2018).
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengimbau semua masyarakat aktif memberikan informasi dugaan adanya tindak pidana terorisme.

"Kami minta masyarakat supaya kompak," ujar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Menurut Eko, aksi terorisme yang marak terjadi dalam beberapa hari ini adalah upaya untuk memecah belah bangsa.

Karena itu, Eko berharp masyarakat tidak terpengaruh dan tetap menjaga persatuan bangsa.


"Jadi jangan sampai kita dipecah belah oleh orang-orang yang tidak jelas tersebut," kata Eko.

Baca juga: Terkait Aksi Teror, Kemensos Turunkan Tim Pendamping Keluarga Korban

Eko pun mengajak semua masyarakat untuk mendukung langkah aparat keamanan untuk menangani terorisme di Indonesia.

"Mereka sudah bekerja dengan sangat baik. Kita sebaiknya tidak saling menyalahkan dalam keadaan seperti ini, kita harus bersatu dan saling mendukung," kata Eko.

Sebelumnya, kemarin Minggu (13/5/2018) tiga aksi bom bunuh diri terjadi di tiga gereja yang berbeda di Surabaya Jawa Timur. Belasan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka karena aksi tersebut.

Tak hanya itu, masih di hari yang sama, di Sidoarjo juga terjadi ledakan bom. Dalam ledakan tersebut diketahui dua orang meninggal dunia dan beberapa orang lainnya luka-luka.

Kemudian pada Senin (15/5/2018) pagi ini, bom bunuh diri terjadi di depan Markas Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Akibat aksi tersebut enam warga dan empat polisi terluka.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X