Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Tak Tetapkan Tenggat Waktu soal Penyanderaan di Mako Brimob

Kompas.com - 09/05/2018, 19:45 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Polri tidak memberikan tenggat waktu atau deadline terkait peristiwa penyanderaan yang dilakukan oleh narapidana terorisme di Markas Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok, yang terjadi sejak Selasa (8/5/2018).

Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto, saat ini tim negosiasi Polri masih terus berupaya agar sandera dibebaskan.

"Kalau masalah deadline sebenarnya kami harapkan lebih cepat lebih bagus," ujar Setyo saat memberikan keterangan di Markas Korps Sabhara Baharkam, Depok, Rabu (9/5/2018).

"Dalam ilmu negosiasi, kami tidak berikan deadline, tapi adalah titik temu itu yang terpenting. Sehingga kami tidak memberikan deadline," ujar dia.

Baca juga: Fahri Hamzah Minta Investigasi Menyeluruh soal Kericuhan di Mako Brimob

Setyo berharap peristiwa penyanderaan bisa diselesaikan melalui proses negosiasi. Dengan begitu, Polri tidak perlu mengambil langkah atau upaya terakhir.

"Kami masih upayakan terus semaksimal mungkin sehingga diharapkan ada titik temu yang baik bagi semuanya. Dengan tim negosiator bisa menyampaikan kepada mereka (napi terorisme), mereka juga bisa menerima apa yang disampaikan oleh tim negosiasi," kata Setyo.

Sementara itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Muhammad Iqbal mengungkapkan bahwa terdapat korban jiwa dalam insiden keributan antara narapidana terorisme dan beberapa polisi di Markas Korps Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Selasa (8/5/2018) malam.

Baca juga: Polisi Identifkasi 6 Jenazah Korban Kerusuhan Mako Brimob

Menurut Iqbal, lima polisi gugur dan satu narapidana tewas dalam insiden tersebut. Satu narapidana terorisme itu ditembak karena melawan dan merebut senjata petugas.

Sedangkan satu personel Densus 88 Antiteror Brigadir Kepala Iwan Sarjana masih disandera di dalam rutan Mako Brimob.

Kompas TV Sebanyak 6 kantong jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com