Pasca-Rusuh Mako Brimob, Panglima TNI hingga Dirjen Lapas Datangi Wiranto

Kompas.com - 09/05/2018, 14:44 WIB
Sejumlah petugas berjaga pasca kerusuhan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/5/2018). Kerusuhan terjadi di dalam rutan yang ada di lokasi tersebut pada Selasa (8/5/2018) malam. MAULANA MAHARDHIKASejumlah petugas berjaga pasca kerusuhan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/5/2018). Kerusuhan terjadi di dalam rutan yang ada di lokasi tersebut pada Selasa (8/5/2018) malam.
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa pejabat yang terkait dengan hukum dan keamanan menyambangi kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jakarta, Rabu (9/4/2018).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, pejabat pertama yang datang ke Kantor Kemenko Polhukam yakni Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

Kabareskrim yang mengenakan kemeja putih tiba di Kantor Kemenko Polhukam sekitar pukul 13.30 WIB.

Beberapa menit kemudian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga datang. Usai turun dari mobil dinasnya, Panglima langsung bergegas masuk ke Kantor Kemenko Polhukam.

Baca juga: Kompolnas Minta Operasi Polri di Mako Brimob Utamakan Keselamatan Anggota

Sementara itu pejabat lain yang hadir adalah Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan. Tak ada kata yang terlontar sedikit pun dari dia.

Terlihat hadir pula ke Kantor Kemenko Polhukam yakni Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Utami.

Belum diketahui pasti tujuan para pejabat tersebut datang ke Kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Meski begitu, kedatangan para pejabat terkait hukum dan keamanan itu sehari setelah kerusuhan pecah di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa (8/5/2018).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Passing Grade CPNS 2019 Diturunkan, Ini Alasannya...

Passing Grade CPNS 2019 Diturunkan, Ini Alasannya...

Nasional
Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melilitkan Bom di Pinggang...

Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melilitkan Bom di Pinggang...

Nasional
Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X