Ini Empat Temuan Komnas HAM Jelang Pilkada Serentak 2018 - Kompas.com

Ini Empat Temuan Komnas HAM Jelang Pilkada Serentak 2018

Kompas.com - 09/05/2018, 13:45 WIB
Komisioner bidang mediasi Komnas HAM, Munafrizal Manan ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Komisioner bidang mediasi Komnas HAM, Munafrizal Manan ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap sejumlah temuannya terkait persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.

Pemungutan suara Pilkada 2018 jatuh pada tanggal 27 Juni 2018.

"Kurang dari dua bulan pemungutan suara Pilkada 2018. Tim menemukan fakta lapangan terkait dengan proses kepemiluan dan berdimensi pelanggaran HAM," ujar Komisioner bidang mediasi Komnas HAM, Munafrizal Manan di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Pertama, masalah dan potensi hilangnya hak pilih warga negara yang berusia 17 tahun atau yang sudah/pernah kawin yang belum memiliki e-KTP atau surat keterangan (Suket) pengganti e-KTP.

Komnas HAM mencermati adanya ratusan ribu pemilih yang dicoret dari daftar pemilih sementara yang telah ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap.

Pencoretan tersebut lantaran belum melakukan perekaman, sehingga belum memiliki e-KTP atau suket pengganti e-KTP.

"Tidak terdaftar dalam DPT maupun belum memiliki e-KTP potensial kehilangan hak memilihnya," kata dia.

Kedua, masih ditemukan situasi dan praktik ujaran kebencian serta diskriminasi berbasis ras, etnis, dan agama di wilayah-wilayah yang menggelar Pikada 2018.

Hasil pantauan Komnas HAM, di Pilkada kabupaten Garut ditemukan fakta adanya ujaran kebencian terhadap salah satu calon. Saat ini proses pemeriksaan perkara sudah di Kepolisian.

"Apabila tidak diantisipasi maka berujung pada tindakan diskriminatif dan berupaya mendominasi ruang kesadaran politik dengan satu identitas tunggal tertentu serta meminggirkan identitas lainnya," kata dia.

Ketiga, pemenuhan hak kelompok rentan masih bermasalah, terutama bagi tahanan, warga binaan yang berada di rutan atau lapas, dan pasien di rumah sakit serta penyandang disabilitas.

"Diharapkan hak pilih mereka akan terfasilitasi dengan baik, terutama saat pelaksanaan pemungutan suara, akses TPS dan terdapat jaminan kerahasiaan bagi pemilih," ujarnya.

Keempat, adanya potensi kehilangan hak untuk memilih bagi para pekerja yang berada di perkebunan, misalnya di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat.

"Praktik selama ini terjadi, mereka tidak diliburkan oleh perusahaan, sedangkan mengenai jumlah mereka KPU tidak memiliki data yang akurat," tuturnya.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Masih Perlukah Psikotest?

Masih Perlukah Psikotest?

Edukasi
Peran Masyarakat Sipil dalam Kontra Radikalisme Harus Diperkuat

Peran Masyarakat Sipil dalam Kontra Radikalisme Harus Diperkuat

Nasional
Jelang Pertemuan Trump-Kim Jong Un, Delegasi AS Bertemu Pejabat Korea Utara

Jelang Pertemuan Trump-Kim Jong Un, Delegasi AS Bertemu Pejabat Korea Utara

Internasional
Pembelaan Aman Abdurrahman: Instruksikan Murid Hijrah ke Suriah, Bukan Lakukan Teror...

Pembelaan Aman Abdurrahman: Instruksikan Murid Hijrah ke Suriah, Bukan Lakukan Teror...

Megapolitan
5 Berita Populer: Remaja Pencuri 10 Koper di Bandara Soetta dan Ultimatum Mario Gomez

5 Berita Populer: Remaja Pencuri 10 Koper di Bandara Soetta dan Ultimatum Mario Gomez

Megapolitan
Cerita Porter Tanah Abang Angkut Barang Puluhan Kg demi Hidupi Keluarga...

Cerita Porter Tanah Abang Angkut Barang Puluhan Kg demi Hidupi Keluarga...

Megapolitan
Umat Buddha Bagi-bagi Takjil usai Ritual Waisak di Candi Mendut

Umat Buddha Bagi-bagi Takjil usai Ritual Waisak di Candi Mendut

Regional
Hobi Koleksi DV Berujung Pencurian 10 Koper di Bandara Soekarno-Hatta...

Hobi Koleksi DV Berujung Pencurian 10 Koper di Bandara Soekarno-Hatta...

Megapolitan
Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, PDI-P Minta Menkeu Beri Penjelasan

Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, PDI-P Minta Menkeu Beri Penjelasan

Nasional
Berita Populer: Kapal Militer AS di Laut China Selatan, hingga Bayi Tewas Usai Menyusu

Berita Populer: Kapal Militer AS di Laut China Selatan, hingga Bayi Tewas Usai Menyusu

Internasional
'Megapolitan' Jadi Penentu Kemenangan di Pilgub Jabar

"Megapolitan" Jadi Penentu Kemenangan di Pilgub Jabar

Regional
Gaji Pengarah BPIP Rp 100 Juta, Mahfud MD Dukung Masyarakat Gugat ke MA

Gaji Pengarah BPIP Rp 100 Juta, Mahfud MD Dukung Masyarakat Gugat ke MA

Nasional
Gibran: Martabak, Pisang Goreng dan Kopi, Bisa Diterima Semua Orang

Gibran: Martabak, Pisang Goreng dan Kopi, Bisa Diterima Semua Orang

Regional
Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Nasional
Tuntutan Mati dan Pembelaan Aman Abdurrahman...

Tuntutan Mati dan Pembelaan Aman Abdurrahman...

Megapolitan

Close Ads X