Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mudik Lebaran 2018, Wapres Imbau Pemudik Tak Hanya Gunakan Jalan Tol

Kompas.com - 08/05/2018, 13:55 WIB
Moh Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau para pemudik agar tidak semuanya menggunakan jalan tol saat mudik Lebaran 2018. Kalla berharap para pemudik juga menggunakan jalan nasional non-tol.

Menurut Kalla, ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kemacetan parah yang pernah terjadi. Salah satunya, yang terjadi di pintu keluar tol di Kaligangsa, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah atau Brexit pada 2016.

"Pengalaman Brexit itu karena semua orang berpikir, 'kalau mau cepat ya lewat jalan tol', sehingga jalan biasa kosong, lengang. Padahal lebih cepat lewat jalan biasa daripada lewat jalan tol," kata Kalla dalam "Transportation Review" di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Imbas kasus kemacetan di Brexit tersebut, Kalla mengaku pernah mengusulkan agar diberlakukan peraturan nomor pelat ganjil dan genap yang diberlakukan di jalan tol maupun jalan non-tol atau jalan nasional.

"Supaya ramai (jalan nasional) nomor ganjil genapnya diatur. Siapa yang jalan di bawah (jalan nasional), siapa yang jalan tol, supaya jangan terjadi lagi (Brexit)," kata Kalla.

 

Baca juga: Menhub Nilai Cuti Bersama Lebih Awal Permudah Pengaturan Lalu Lintas Mudik

Kalla pun yakin, kasus kemacetan seperti di Brexit yang terjadi dua tahun lalu takkan terulang pada mudik tahun ini. Sebab, infrastruktur jalan untuk mudik dari tahun semakin baik.

"Saya yakin karena jalan tol kita makin panjang, tidak lagi terjadi kayak Brexit seperti dua tahun lalu," ujar Kalla.

Tak berbeda, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi juga berharap para pemudik mau menggunakan jalan nasional. Sebab, saat ini kondisi jalan nasional dari Jakarta menuju Surabaya semakin bagus.

"Artinya apa? Yang disampaikan Pak Wapres itu benar, pikiran orang hanya dengan jalan tol itu tidak benar. Gunakanlah juga jalan nasional, jalur selatan," kata dia.

Budi Karya pun mengimbau agar para pemudik tidak pulang ke daerahnya masing mepet dengan hari Lebaran. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalan.

"Kalau bisa ya jangan dua-tiga hari sebelum Lebaran, tetapi lia hari, tujuh hari (sebelum Lebaran). Kan toh sudah dapat THR anak-anak sudah libur duluan," kata Budi Karya.

Kompas TV Kemenhub mengklaim sudah mempersiapkan penambahan armada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com