Mardani Ali Sera: Kita Darurat Korupsi, tetapi Ada Presiden Sibuk Naik "Chopper"

Kompas.com - 06/05/2018, 14:45 WIB
Aksi deklarasi akbar #2019GantiPresiden di selatan Monas, Jakarta, Minggu (6/5/2018) KOMPAS.com/YOGA SUKMANAAksi deklarasi akbar #2019GantiPresiden di selatan Monas, Jakarta, Minggu (6/5/2018)
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik Presiden Joko Widodo karena dinilai sibuk mengurusi motor Royal Enfield bergaya chopper-nya daripada bekerja maksimal membebani berbagai persoalan negeri.

Kritik itu ia sampaikan saat berorasi di acara deklarasi akbar relawan #2019GantiPresiden di sisi selatan kawasan Monas, Jakarta, Minggu (6/5/2018).

"Kita darurat ekonomi, kita darurat pendidikan, kita darurat korupsi, tetapi ada Presiden yang sibuk naik chopper," ujarnya.

"Boleh kok (naik chopper), tetapi selesaikan dulu masalahnya. Karena itu rakyat harus dididik, 2019 ganti presiden," sambung politisi PKS tersebut.

Baca juga : Relawan Sebut #2019GantiPresiden Latihan Kampanye Pilpres 2019

Menurut Mardani, tak ada lembaga atau seorangpun kecuali Presiden di negeri ini yang diberikan kekuasaan sebegitu besar oleh UUD 1945. Oleh karena itu, menurutnya, baik atau buruknya negeri ini tergantung kualitas dan integritas Presiden.

Presiden Jokowi tuturnya lebih banyak pencitraan. Sementara ekonomi dinilai makin susah, harga sembako dinilai mahal, korupsi dinilai merajalela.

Negera juga menjanjikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, namun Mardani mempertanyakan upaya pemerintah mencapai tujuan tersebut.

Baca juga : Gerakan #2019GantiPresiden Tak Tutup Peluang Dukung Jokowi, Asal...

"Apakah negara ini sudah adil? Apakah negeri ini memberikan kesempatan yang sama? Kota ingin mengatakan karena keadilan sosial belum ada, maka 2019 ganti presiden, jelas," kata dia.

Sebelumnya, Mardani mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yang legal. Sebab dalam konsitusi pada 28 E ayat 2 dan 3 UUD 1945, setiap orang berhak berkumpul dan berserikat serta berhak berpendapat.

Gerakan #2019GantiPresiden pula tuturnya tidak memaksa Presiden Jokowi lengser saat ini. Namun, gerakan ini ingin pergantian presiden terjadi secara konstitusional lewat Pilpres 2019 mendatang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X