Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Ingatkan Jangan Ada Kelangkaan BBM Jelang Puasa dan Lebaran

Kompas.com - 04/05/2018, 22:46 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menjaga stok bahan bakar minyak (BBM) yang cukup menjelang bulan puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah.

Menurut politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, kebutuhan BBM pasti akan meningkat di bulan-bulang mendatang untuk berbagai kebutuhan seperti transportasi saat mudik.

Oleh karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina harus memastikan stok BBM aman.

"Ini agar masyarakat mendapat kemudahan dalam mendapatkan BBM serta sekaligus mengawasi dugaan adanya penimbunan BBM," kata Bamsoet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Baca juga: Pertamina Tambah 15 Persen Stok BBM untuk Mudik Lebaran 2018

Bambang juga berharap pemerintah dapat menjaga stok pangan agar kebutuhan masyarakat tercukupi dan harganya tidak melonjak.

Kementerian Perdagangan dan Badan Urusan Logistik (Bulog) menurut dia harus bersinergi untuk meningkatkan stok persediaan bahan pangan.

"Mengingat akan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri," kata dia.

Baca juga: Pertamina Jamin Stok BBM di Cikampek Aman hingga Idul Fitri

Bamsoet berharap Polri serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempersiapkan diri untuk mengantisipasi kemacetan pada arus mudik dan balik.

 

Harus ada perbaikan infrastruktur jalan dan transportasi, guna memperlancar arus lalu lintas.

Selain itu, Bamsoet juga mendukung pemerintah tidak merubah keputusannya yang menambah cuti bersama lebaran sebanyak tiga hari.

Baca juga: Jadi Plt Dirut Pertamina, Nicke Fokus Jaga Pasokan BBM

 

Selain dapat mengurangi kemacetan, penambahan cuti bersama juga dinilai bisa menggerakkan ekonomi di daerah.

"Saya mendorong pemerintah untuk tidak berubah sikap terhadap putusannya memperpanjang masa cuti itu," kata dia.

Kompas TV Kini, harga semua jenis bahan bakar harus dikoordinasikan dengan pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com