Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid Sebut PKS Tak Pernah Ultimatum Gerindra

Kompas.com - 04/05/2018, 15:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mencoba meluruskan pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman terkait ultimatum terhadap Partai Gerindra soal cawapres pendamping Prabowo Subianto. 

Menurut Hidayat, PKS tak pernah mengultimatum apalagi mendikte Partai Gerindra. 

"Bukan ultimatum juga bukan mendikte, tapi itu aspirasi. Wajar saja saling disampaikan. Karena Gerindra punya sikap politik kami juga paham. PKS juga punya sikap politik, yang penting dipahami oleh semuanya," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Namun demikian, Hidayat menyatakan pernyataan Sohibul tersebut wajar karena itu bagian dari upaya memperjelas koalisi dengan Gerindra.

Baca juga : Gerindra dan PKS Resmikan Sekretariat Bersama Pemenangan Prabowo

Sebab, Gerindra tak memiliki cukup kursi untuk mengusung capres sendirian sehingga harus mengakomodasi masukan dari PKS. 

Salah satu masukan dari PKS yakni sembilan kader yang disodorkan kepada Gerindra untuk dipilih menjadi cawapres pendamping Prabowo.

"Kami perlu saling mendengar dan PKS sudah menyampaikan pendapatnya. Nanti bagaimana keputusannya ya kami rapat bersama. Jadi itu sama sekali bukan ultimatum, juga bukan mendikte," ucap Hidayat.

Ia pun meminta Gerindra segera memutuskan cawapres pendamping Prabowo karena peta politik sudah jelas.

"Tuntaskan siapa capres dan cawapresnya dari masing-masing. Cawapres Pak Prabowo siapa, Jokowi siapa. Sudah jelas kok petanya. Mau diulur-ulur sampai kapan?" lanjut Hidayat.

Baca juga : Sohibul Sebut Sembilan Cawapres PKS Sedang Dibahas Gerindra

Sohibul sebelumnya meminta Gerindra segera memilih satu dari sembilan nama kader yang disodorkan sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Ia memberi tenggat waktu sebelum puasa kepada Gerindra agar segera memilih cawapres dari PKS.

Kompas TV PKS meminta Gerindra tidak terlalu lama mengumumkankan kandidat calon wakil presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com