Fadli Zon Ingatkan Capres-Cawapres Tak Bisa Melebihi Dua Periode

Kompas.com - 04/05/2018, 10:55 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerinda Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Umum Partai Gerinda Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengingatkan, uji materi terhadap persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal itu disampaikan Fadli menanggapi masuknya uji materi oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai penggemar Jusuf Kalla agar Wakil Presiden ini bisa kembali mendampingi Presiden Joko Widodo.

"Itu saya mengatakan kita tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, apa lagi dengan konstitusi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Ia menyatakan, semangat pembatasan dua periode jabatan presiden dan wakil presiden sudah jelas sehingga tak perlu diperdebatkan.

Baca juga: Penggemar Jusuf Kalla Gugat UU Pemilu, MK Nilai Bagus untuk Kepastian Hukum

Menurut Fadli Zon, pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden disepakati agar seseorang tak menjabat secara terus menerus sehingga berpotensi memunculkan kediktatoran.

Pembatasan tersebut, lanjut Fadli, juga berfungsi sebagai regenerasi kepemimpinan nasional agar Indonesia tak kekurangan stok pemimpin.

Lagipula, tutur Fadli, Kalla sudah menyatakan ingin beristirahat. Ia menilai Kalla lebih cocok menjadi king maker pada Pilpres 2019.

"Saya sendiri dengar langsung di media dan wawancara, Pak JK (Jusuf Kalla) itu mengatakan tak mau. Jadi akan mengurus cucu, bahasanya. Saya kira Pak JK ini lebih cocok jadi king maker ya karena beliau sendiri yang mengatakan itu," tutur Fadli.

Baca juga: Politisi Golkar Masih Saja Sebut JK Cawapres Alternatif untuk Jokowi

Sebelumnya, gugatan dilayangkan oleh pemohon yang berasal dari Muhammad Hafidz, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, dan Perkumpulan Rakyat Proletar.

Para pemohon menginginkan kedua norma dalam UU Pemilu, yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, ditafsirkan tidak berturut-turut.

Sebab, dengan aturan itu, maka Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak bisa masuk lagi pada Pilpres 2019 sebagai cawapres.

Pasal 16 huruf dan huruf 227 huruf I UU Pemilu memberikan syarat bagi presiden dan wakil presiden, yaitu: belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan yang sama, dan surat pemberitahuan belum pernah menjadi presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan yang sama.

Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Para pemohon merasa dirugikan secara konstitusi bila Jusuf Kalla tidak bisa maju lagi mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019. Sebab selama ini duet Jokowi-JK dinilai memiliki komitmen nyata dalam penciptaan lapangan kerja.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik Peluang PKS Jadi 'Leader' Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Menilik Peluang PKS Jadi "Leader" Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Nasional
Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X