Margarito Kamis: UU MD3 Cocoknya di Zaman Feodal, Bukan di Zaman Modern! - Kompas.com

Margarito Kamis: UU MD3 Cocoknya di Zaman Feodal, Bukan di Zaman Modern!

Kompas.com - 03/05/2018, 17:06 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi saksi ahli meringankan untuk Ketua DPR Setya Novanto. Senin (27/11/2017).Kompas.com/Robertus Belarminus Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi saksi ahli meringankan untuk Ketua DPR Setya Novanto. Senin (27/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis berpendapat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) tidak cocok diberlakukan pada zaman sekarang karena sifat feodalistis yang ada pada UU itu.

"Pasal ini kalau saya boleh agak kasar, feodalistis. Tidak cocok ada di zaman modern seperti sekarang. Cocoknya di zaman dahulu, zaman feodal," ujar Margarito ketika memberikan keterangan dalam sidang uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Pasal dalam UU MD3 saat ini, kata Margarito, menjadikan wakil rakyat seolah-olah jadi warga negara kelas satu. Pasal yang dimaksud, yakni 245 (ayat) yang memuat hak imunitas kepada setiap wakil rakyat.

Baca juga : Menangis di Sidang MK, Ayah korban Tewas Ditabrak Legislator Minta UU MD3 Dibatalkan

Selain itu, ada pula Pasal 122 huruf k yang memuat mekanisme kriminalisasi bagi siapa pun yang dinilai merendahkan martabat dan kehormatan DPR secara kelembagaan atau secara perseorangan.

"Di saat mereka menjalankan fungsi mereka, memang mereka ada keistimewaannya. Tapi ketika mereka melakukan tindak pidana biasa, seperti legislator yang nabrak orang di Ambon sampai meninggal, terus dia enggak bisa diperiksa karena MD3, apakah itu sama saja mereka ingin menjadi warga negara nomor satu?" ujar dia.

"Jadi sebenarnya, pasal ini adalah feodalisasi terhadap republik ini," lanjut dia.

Ia pun sekaligus mengingatkan prinsip konstitusi di Indonesia adalah setiap warga negara sama derajatnya di hadapan hukum.

Baca juga : UU MD3, Menggenggam Kekuasaan ala Orde Baru

"Pasal-pasal itu telah merontokkan prinsip kesamaan status seorang warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Apabila menggunakan prinsip itu, artinya semua warga negara sama, bisa diperiksa," ujar Margarito.

Sidang uji materi ini sendiri diagendakan menghadirkan 4 orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon. Pemohon, yakni berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) serta tiga individu secara perseorangan.

Pemohon menggugat ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Pasal-pasal ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan tidak adil di hadapan hukum, bahkan pelanggaran hak asasi manusia.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Kasus Bupati Labuhanbatu, KPK Panggil Kabag Keuangan dan Program RSUD Rantauprapat

Kasus Bupati Labuhanbatu, KPK Panggil Kabag Keuangan dan Program RSUD Rantauprapat

Nasional
Hoaks Dinilai 'Extra-Ordinary Crime', Harus Ditangani Secara Luar Biasa

Hoaks Dinilai "Extra-Ordinary Crime", Harus Ditangani Secara Luar Biasa

Regional
Polisi Rekonstruksi Kasus Peluru 'Nyasar' di DPR RI Hari Ini

Polisi Rekonstruksi Kasus Peluru "Nyasar" di DPR RI Hari Ini

Megapolitan
Sumbang Korban Bencana Sulteng, Bupati Karawang Lelang Koleksi Pribadi

Sumbang Korban Bencana Sulteng, Bupati Karawang Lelang Koleksi Pribadi

Regional
Trump Punya Waktu Bermain Golf, Tapi Tidak untuk Temui Pasukan AS

Trump Punya Waktu Bermain Golf, Tapi Tidak untuk Temui Pasukan AS

Internasional
20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Azhar Hangus Terbakar, Diduga Karena Arus Pendek

20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Azhar Hangus Terbakar, Diduga Karena Arus Pendek

Regional
Dirut: BPJS Kesehatan Berada Langsung di Bawah Presiden

Dirut: BPJS Kesehatan Berada Langsung di Bawah Presiden

Nasional
20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Alzhar Hangus Terbakar Dalam Hitungan Menit

20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Alzhar Hangus Terbakar Dalam Hitungan Menit

Regional
Lebih Muda dari Mahathir hingga Kisah Qira’atul Rasyidah, 4 Fakta Kunjungan Ma'ruf Amin di Lamongan

Lebih Muda dari Mahathir hingga Kisah Qira’atul Rasyidah, 4 Fakta Kunjungan Ma'ruf Amin di Lamongan

Regional
Keinginan Warga Kompleks Akabri Bongkar Makam Orangtua di TMP Kalibata karena Terancam Diusir

Keinginan Warga Kompleks Akabri Bongkar Makam Orangtua di TMP Kalibata karena Terancam Diusir

Megapolitan
Gubernur NTT: Kalau Ada yang Memuji Saya, maka Saya Akan Hati-hati...

Gubernur NTT: Kalau Ada yang Memuji Saya, maka Saya Akan Hati-hati...

Regional
Bekas Bencana Likuefaksi Jadi Ajang “Reuni” Warga Korban Gempa Sulteng

Bekas Bencana Likuefaksi Jadi Ajang “Reuni” Warga Korban Gempa Sulteng

Regional
Kronologi Vlog 'Idiot' yang Mengantar Ahmad Dhani Menjadi Tersangka

Kronologi Vlog "Idiot" yang Mengantar Ahmad Dhani Menjadi Tersangka

Regional
Tersangka Pembunuh Jamal Khashoggi, Tewas dalam Kecelakaan di Riyadh

Tersangka Pembunuh Jamal Khashoggi, Tewas dalam Kecelakaan di Riyadh

Internasional
Melihat Kepingan Sejarah di Museum Gedung Sate

Melihat Kepingan Sejarah di Museum Gedung Sate

Regional
Close Ads X