Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PP soal Cuti Kampanye Capres Petahana Ditargetkan Rampung Mei Ini

Kompas.com - 02/05/2018, 15:37 WIB
Moh Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, peraturan pemerintah (PP) soal cuti kampanye bagi calon presiden petahana sedang dikebut.

PP tersebut kata Hadi segera diselesaikan, paling lambat akhir Mei 2018. Saat ini PP tersebut sedang diharmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Ini segera diselesaikan. Sebelum Agustus, bulan Mei akan dioptimalkan untuk diselesaikan," kata Hadi di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Baca juga: KPU Tak Larang Capres Petahana Pakai Pesawat Kepresidenan untuk Kampanye

Tak berbeda, Direktur Politik, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bachtiar mengatakan, PP tersebut maksimal akan diselesaikan bulan ini.

"Bulan Mei ini lah selesai, Mei ini harus selesai. Kalau di tingkat teknis mestinya minggu ini selesai," kata Bachtiar.

Menurut dia, PP tersebut akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo jika telah selesai diharmonisasi di Kemenkumham.

"Nanti dilakukan rapat terbatas lagi. Para menteri terkait kan harus tandatangan," kata Bachtiar.

Baca juga: Fasilitas Jabatan Ini Tetap Melekat, Meski Capres Petahana Cuti Kampanye

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan menyambut baik PP tersebut akan segera dirampungkan bulan ini.

"Ya baguslah masih Mei bisa selesai. Kita bersyukur kalau bisa cepat lagi," kata Viryan.

Kata dia, PP tersebut diperlukan oleh pihaknya untuk mengatur mekanisme cuti lebih lanjut bagi calon presiden petahana di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Apalagi pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan dibuka pada 4-10 Agustus 2018.

Baca juga: Belum Jelas, Mekanisme Cuti Kampanye untuk Calon Presiden Petahana

 

Lalu masa kampanye Pilpres 2019 akan mulai dari 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.

"Kalau Mei kan alhamdulillah. Yang jadi masalah kalau seandainya itu Oktober. Jadi sudah betul itu selesai Mei," kata Viryan.

Kompas TV Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai Presiden Joko Widodo tidak perlu mengajukan cuti saat berkampanye di pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com