TII: Diperlukan Peningkatan Reformasi Antikorupsi di Lembaga Hukum dan Politik

"Harapan saya kemudian, pemerintahan Jokowi harus mengeluarkan perpres itu. Yang itu kita tunggu lama, selama Jokowi jadi presiden, itu belum kunjung ada," kata Dadang.

Dadang mencatat, selama ini strategi nasional antikorupsi masih mengacu pada strategi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia berharap dengan strategi yang baru, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin efektif.

"Kita berharap bisa mempercepat semuanya untuk mengefektifkan semuanyadalam pemberantasan korupsi, terutama di pencegahannya, Perpres itu sebulan ke depan kalau bisa harus keluar," ujar Dadang.

Baca juga : Jokowi Akan Terbitkan Perpres Strategi Nasional Antikorupsi

Ia menegaskan, strategi nasional antikorupsi bisa menjadi pedoman utama bagi jajaran pemerintahan baik di pusat dan daerah dalam pemberantasan korupsi.

"Strategi nasional itu misalnya, yang ditentukan sebetulnya selama pemerintahan Jokowi berkuasa, sampai 2019 skor CPI-nya berapa. Kalau SBY kan kemarin rendah dan jelas tidak tercapai target," kata dia.