Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Presiden Minta Natalius Pigai Berhenti Kritik Presiden Jokowi

Kompas.com - 27/04/2018, 19:55 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya, geram terhadap mantan Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia yang juga berasal dari Papua, Natalius Pigai.

Lenis menilai Pigai selalu mengkritik dan memfitnah Presiden Jokowi. Dia menegaskan, selama ini dirinya selalu diam ketika Pigai mengkritik Presiden. Namun, lama kelamaan, ia mengaku tidak bisa tinggal diam.

"Jadi Natalius saya mau sampaikan, saya kepala suku Papua (minta) stop bicara, mulai dari detik ini. Saya sudah larang, tidak boleh kritik Presiden. Saya sudah sangat marah, kepala suku provinsi sudah sangat marah," kata Lenis dengan nada tinggi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Lenis menyayangkan sikap Pigai, yang menurut dia, tidak sesuai dengan adat Papua. Sebab, Lenis menilai bahwa tidak pernah orang Papua mengkritik Presiden RI, dari Presiden pertama hingga saat ini.

"Dia tidak punya hak untuk mengkritik Presiden," ujar Lenis.

Menurut dia, lebih baik Natalius pulang ke kampungnya, membangun daerah di sana. Lenis bercerita, dirinya juga sempat sekolah hingga mendapat gelar master, lalu membangun daerah terlebih dahulu.

"Jadi  Natalius Pigai fitnah selama ini saya amati terus. Tetapi terakhir ini, sudah, stop bicara. Kalau tidak mau dengar lagi, saya cari dia. Saya kepala suku dan dia harus menghadap ke saya," kata Lenis.

(Baca juga: Natalius Pigai: Kunjungan Jokowi ke Papua Tak Bermanfaat, Hanya Habiskan APBD)

Lenis menegaskan, selama ini  Presiden Jokowi sudah berbuat lebih baik untuk Papua. Presiden sudah datang ke Papua hingga tiga kali dalam setahun, bahkan sampai ke daerah pelosok-pelosok yang rawan.

Tidak hanya itu, menurut Lenis, banyak anak Papua yang disekolahkan hingga 1.030 anak setahun dari SMP hingga SMA. Banyak pula anak Papua yang ditempatkan di kementerian. Selain itu, di jajaran TNI dan Polri, banyak orang Papua yang sudah naik pangkat.

Dia meminta Pigai melihat itu. Lenis berharap bisa bertemu langsung dengan Pigai untuk melihat seperti apa pembangunan di Papua saat ini.

"Saya bicara, tidak boleh lagi mengganggu Jokowi. Jokowi tahun depan dua periode titik. Tidak ada lain-lain," kata Lenis.

Natalius Pigai selama ini memang kerap mengkritik Presiden Jokowi, bahkan sejak ia masih menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM.

Misalnya pada Oktober 2016 lalu, Natalius Pigai sempat mengkritik kedatangan Jokowi ke Papua.

Menurut Pigai, kedatangan Jokowi sebanyak empat kali di Tanah Papua selama dua tahun masa kepemimpinannya merupakan hal yang sia-sia. Sebab, kunjungan tersebut tidak membawa dampak apa pun bagi warga Papua.

Saat itu, Natalius Pigai juga menyoroti berbagai pelanggaran HAM yang masih terus terjadi di tanah Papua selama kepemimpinan Jokowi.

Kompas TV Saat membagikan sertifikat tanah, presiden berpesan agar warga tak mudah terpecah hanya karena beda pilihan di Pilkada dan Pilpres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com