Kompas.com - 27/04/2018, 19:42 WIB
Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Kamis (5/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRLogo Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Kamis (5/4/2018).
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah kewajiban penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Pemilihan Legislatif 2019.

LHKPN sebelumnya wajib diserahkan sebagai salah satu syarat pencalonan. Namun, LHKPN wajib diserahkan sebagai syarat pelantikan jika calon legislatif terpilih.

"Prinsipnya calon yang terpilih wajib laporkan LHKPN. Bagi calon petahana, penyelenggara negara, dan calon yang terpilih," kata Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Bahkan, caleg terpilih takkan dilantik sebelum calon tersebut menyerahkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bukti pelaporannya diserahkan ke KPU.

"Jadi kalau dia tidak menyerahkan LHKPN, maka dia tidak akan dilantik," kata Wahyu.

(Baca juga: Parpol Diharapkan Dukung Rencana Kewajiban Serahkan LHKPN dalam Pileg 2019)

Dengan aturan tersebut, maka LHPKN pun tak wajib diserahkan bagi calon yang tidak terpilih sebagai wakil rakyat.

"Enggak perlu," ujar mantan anggota KPU Jawa Tengah tersebut.

KPU beralasan, diubahnya aturan tersebut karena kewajiban penyerahan LHKPN sebagai syarat pencalonan sulit direalisasikan.

"Kami membuat regulasi ini juga rumit, kami juga harus realistis, banyak calon," kata Wahyu.

"Praktiknya tidak akan efektif. Maka kami memberikan jalan tengah bahwa LHKPN itu terkait persyaratan pelantikan," tutur dia.

(Baca juga: DPR Sepakat Semua Caleg Wajib Serahkan LHKPN)

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa LHKPN tersebut wajib diserahkan saat pendaftaran calon.

Konsekuensinya, kata Arief, jika persyaratan pencalonan itu tidak dipenuhi, caleg yang bersangkutan tidak akan diloloskan sebagai peserta Pileg 2019.

Namun, sejumlah partai politik saat itu menolak rencana KPU yang akan diatur dalam Peraturan KPU tersebut untuk kali pertama.

Kompas TV KPU sedang melakukan uji publik terhadap pasal untuk melarang narapidana korupsi jadi caleg.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

Nasional
Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

Nasional
Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

Nasional
V20 Dorong Kepala Negara G20 Bantu Pemerataan Akses Vaksin Covid-19

V20 Dorong Kepala Negara G20 Bantu Pemerataan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Polri: Perubahan Warna Pelat Kendaraan Dimulai 2022, Penggunaan Chip RFID Tahun 2023

Polri: Perubahan Warna Pelat Kendaraan Dimulai 2022, Penggunaan Chip RFID Tahun 2023

Nasional
KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

Nasional
Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Sekjen DPC Demokrat Balikpapan

Kasus Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Sekjen DPC Demokrat Balikpapan

Nasional
Laporkan Dugaan Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat, Migrant Care: Sangat Keji!

Laporkan Dugaan Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat, Migrant Care: Sangat Keji!

Nasional
Polri Cek Dugaan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Cek Dugaan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Komisi II Hormati Rencana UU IKN Mau Digugat ke MK

Komisi II Hormati Rencana UU IKN Mau Digugat ke MK

Nasional
Kisah Penyandang Disabilitas, dari Hampir Bunuh Diri hingga Jadi Atlet Paralimpiade Nasional

Kisah Penyandang Disabilitas, dari Hampir Bunuh Diri hingga Jadi Atlet Paralimpiade Nasional

Nasional
ICW: Tuntutan Ringan terhadap Azis Kuatkan Dugaan KPK Enggan Beri Efek Jera pada Pelaku Korupsi

ICW: Tuntutan Ringan terhadap Azis Kuatkan Dugaan KPK Enggan Beri Efek Jera pada Pelaku Korupsi

Nasional
Buka Suara, Polri Sebut Pelat Polisi Arteria Dahlan untuk Pengamanan

Buka Suara, Polri Sebut Pelat Polisi Arteria Dahlan untuk Pengamanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.