Panggil Menteri, Jokowi Tanya soal Harga Daging hingga Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman ke Istana, Jumat (27/4/2018).

Jokowi bertanya mengenai harga barang kebutuhan pokok seperti beras dan daging menjelang hari raya lebaran.

"Harga daging saya sampaikan, sudah mulai ada turun," kata Darmin usai menghadap Presiden.

(Baca juga: Kurangi Lonjakan Harga Daging Ayam, Ini Upaya Pemerintah)

KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution

Darmin mengatakan, meskipun belum merata, namun harga daging di banyak tempat di Jabodetabek sudah turun menjadi 80.000 per kilogram.

Jenis daging yang dibanderol Rp 80.000 ini merupakan daging beku (frozen) dan daging chill (segar).

Namun menurut Darmin, harga daging tidak bisa dipatok sama rata di semua jenisnya. 

"Daging itu banyak macamnya, itu selalu susah dijawab, paha depan, paha belakang lain. Intinya kita ingin mendorong harga itu turun pada bulan puasa sampai Lebaran," kata Darmin.

(Baca juga: BPS: Harga Beras Turun, tetapi Tak Mengompensasi Kenaikan Harga Bumbu)

"Kalau bagian yang mahal pasti di atas Rp 110.000, tapi kita ingin ada yang paha depan, itu standarnya, kita ingin Rp 80.000," tambahnya.

Sementara untuk beras, Darmin melaporkan harganya masih di atas dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini, untuk beras medium Rp 10.500-Rp 11.000 dan premium Rp 13.000 per kg.

Sedangkan sesuai ketentuan HET, harga beras medium Rp 9.450/kg dan beras premium Rp 12.800/kg.

"Kita sedang mendorong turun, malah kita ingin di bawah HET selama puasa," ucap Darmin.

(Baca juga: Jusuf Kalla: Selama 18 Tahun Terakhir, Harga Beras Impor Naik 3 Kali)

Menurut Darmin, pemerintah akan melakukan sejumlah cara agar harga pangan ini menurun serta stabil selama puasa dan lebaran.

Untuk daging, Kementerian Perdagangan hanya menerbitkan izin impor kepada perusahaan yang mau menjual daging paha depan dan semacamnya Rp 80.000 per kg. Jika tidak, maka izin tersebut tidak diberikan.

"Kalau untuk beras intinya itu kita harus lepas makin banyak (operasi pasar)," kata Darmin.