Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Selama 18 Tahun Terakhir, Harga Beras Impor Naik 3 Kali

Kompas.com - 08/03/2018, 15:08 WIB
Moh. Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, selama 18 tahun terakhir harga beras impor naik tiga kali. 

"Dalam waktu 18 tahun naik 3 kali lipat harganya dalam dollar AS," ungkap Kalla dalam acara Jakarta Food Security Summit ke-4 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

(Baca juga: Tekan Harga Beras, Jokowi Minta Bulog Lakukan Operasi Pasar)

Saat Kalla memimpin Badan Urusan Logistik (Bulog) pada tahun 2000 silam, harga beras per ton masih 170 dollar Amerika Serikat.

Saat ini harga beras impor sudah mencapai 420 dollar AS per ton.

Akibat harga beras yang terus naik tersebut, mau tak mau subsidi pangan pemerintah untuk beras miskin (raskin) pun juga naik.

"Dulu (tahun 2000) subsidi pangan itu Rp 1500 per kilogram. Karena waktu itu harga raskin Rp 3000 dijual Rp 1500. Subsidinya Rp 1500," kata dia.

(Baca juga: Jokowi Minta Harga Beras hingga Daging Turun sebelum Puasa)

 

"Sekarang tetap raskinnya Rp 1500, harga berasnya sudah Rp 10.000. Jadi pemerintah mau subsidi lebih berat pangan untuk rakyat miskin," sambungnya.

Karenanya, Kalla mengingatkan, penting untuk meningkatkan produktivitas pangan atau pertanian demi memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

"Kalau misal (produksi) sawitnya pengusaha bisa 5 ton, kenapa rakyat cuma 2 ton. Itu berarti juga bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat termasuk para petani," kata dia.

Kompas TV Dalam kunjungannya ke Pasar Legi, Solo, Mendag menyatakan beras impor telah seluruhnya masuk ke Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com