Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingatkan Pemerintah Daerah Tak Cuma Kejar Piala dan Medali

Kompas.com - 25/04/2018, 21:07 WIB
Moh Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, prestasi pemerintah daerah penting sebagai bukti kinerja kepala daerah dalam mengurus wilayahnya. Namun, yang jauh lebih penting adalah kesejahteraan masyarakatnya.

"Suatu daerah tentu penting mengumpulkan segala macam medali dan piala (tetapi) bagaimana kemakmuran, kemajuan daerah itu, kemajuan ekonominya dapat berfungsi sebaik-baiknya," kata Kalla di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

(Baca juga: Pemerintah Daerah Didorong Lebih Berperan dalam Redistribusi Guru)

Meski, kata Kalla, daerah yang berprestasi tersebut bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya.

"Contoh kepada daerah yang lain, bagaimana pengelolaan daerah itu, sesuai dengan haknya sebagai daerah otonom," kata dia.

Sebelumnya, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kudus menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kinerja terbaik tingkat nasional selama tiga tahun berturut-turut, pada 2014, 2015, dan 2016.

Keduanya mendapatkan tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/TK Tahun 2018.

Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada tujuh kepala daerah terbaik dengan kinerja terbaik nasional pada 2016.

(Baca juga: Menkeu Apresiasi Pemerintah Daerah yang Raih WTP 5 Tahun Berturut-turut)

Ketujuh kepala daerah tersebut mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan Keppres Nomor 25/TK Tahun 2018.

Para penerima antara lain Bupati Malang Rendra Kresna, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Bupati Kuningan Acep Purnama, Bupati Bulukumba AM Sukri A Sappewali.

Kemudian, Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, Wali Kota Pare-pare Taufan Pawe.

Dalam rangka peringatan hari otonomi daerah yang ke-22 tahun 2018, Kemendagri juga melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPD) 2017.

EKPD tersebut berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2016.

(Baca juga: Pemerintah Daerah Diminta Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan)

Kemendagri kemudian menetapkan tiga provinsi, sepuluh provinsi, dan sepuluh kabupaten/kota berprestasi kinerja tinggi secara nasional.

Adapun penerima penghargaan tingkat provinsi adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Untuk tingkat kabupaten yaitu Kabupaten Sidoarjo, Tulungagung, Karanganyar, Banyuwangi, Malang, Pasuruan, Kuningan, Kudus, Bulukumba, Bone.

Kemudian untuk tingkat kota, adalah Kota Malang, Makassar, Surabaya, Blitar, Gorontalo, Semarang, Bandung, Tangerang, Samarinda, Pare-pare.

Kompas TV Adanya sejumlah kasus korupsi ini membuktikan begitu rentannya terjadi praktik korupsi dalam dinasti politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com