Komisi V: Pemerintah Perlu Atur Kontrak Kerja Perusahaan Ojek "Online"

Kompas.com - 25/04/2018, 19:16 WIB
Sejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para  pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya mengatur dan mengawasi kontrak kerja antara perusahaan penyedia jasa aplikasi dengan pengendara ojek online.

Pengaturan tersebut dilakukan agar posisi pengendara ojek online dengan perusahaan menjadi setara. Selama ini, hubungan kerja yang tak setara selalu dikeluhkan oleh pengendara ojek online. Padahal pihak perusahaan menyebut pengendara sebagai mitra kerja.

"Pemerintah perlu mengatur itu. Mengatur ulang izin dan sebagainya, itu yang lagi dicari," ujar Fary di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2018).

"Asas ekonomi kita asas kekeluargaan, duduk sama-sama, jangan dikatakan sudah banyak mitranya seperti itu, tapi disampaikan keluhan malah seperti itu," ucap dia.

(Baca juga: YLKI : Tarif Ojek Online Rp 4.000/Km Terlalu Tinggi, Lebih dari Taksi)

Fary menegaskan bahwa dalam waktu dekat Komisi V akan menggelar rapat dengan melibatkan pihak perusahaan dan Menteri Perhubungan.

"Nanti kami undang saat rapat dengan Pak Menteri, Pak Menteri akan undang aplikator (perusahaan), saya dengar bahwa Pak Menteri akan mengumpulkan aplikator, satu-dua hari ini," kata Fary.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, lanjut Fary, Badan Keahlian DPR RI (BK DPR RI) tengah menyusun draf revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Sejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para  pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online.KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Sejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online.
Revisi tersebut bertujuan untuk mengatur standar pelayanan minimum (SPM) transportasi online yang belum diatur dalam UU LLAJ.

Selain itu, kendaraan roda dua sebagai salah satu moda transportasi umum baik yang konvensional maupun dengan aplikasi berbasis teknologi informasi juga tidak diatur dalam UU LLAJ.

Dalam perkembangannya, keberadaan transportasi online saat ini memang telah diakui dan digunakan oleh masyarakat.

(Baca juga: Go-Jek Siap Berdiskusi dengan Pengemudi Ojek "Online" soal Kenaikan Tarif)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Nasional
Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Nasional
Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Nasional
Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Nasional
Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Nasional
Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Nasional
BKN Ingatkan soal Sanksi bagi ASN yang Nekat Cuti dan ke Luar Kota Saat Libur Natal-Tahun Baru

BKN Ingatkan soal Sanksi bagi ASN yang Nekat Cuti dan ke Luar Kota Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
2.233 Atlet Ikuti Kompetisi Perairan KSAL Cup 2021

2.233 Atlet Ikuti Kompetisi Perairan KSAL Cup 2021

Nasional
Menanti Langkah Konkret Jaksa Agung soal Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Menanti Langkah Konkret Jaksa Agung soal Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
134.500 Dosis Vaksin Novavax Tiba dari China, Pemerintah Kejar Target Vaksinasi Covid-19

134.500 Dosis Vaksin Novavax Tiba dari China, Pemerintah Kejar Target Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kemenkes: Efikasi Novavax 96,4 Persen terhadap Covid-19 Varian Non-alfa

Kemenkes: Efikasi Novavax 96,4 Persen terhadap Covid-19 Varian Non-alfa

Nasional
Selamat dari Kecelakaan Saat Reli, Bamsoet: Allah Masih Melindungi Saya

Selamat dari Kecelakaan Saat Reli, Bamsoet: Allah Masih Melindungi Saya

Nasional
UPDATE 27 November: Indonesia Baru Capai Vaksinasi 44,97 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 27 November: Indonesia Baru Capai Vaksinasi 44,97 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Update 27 November: Positivity Rate Kasus Harian Covid-19 Sebesar 0,21 Persen

Update 27 November: Positivity Rate Kasus Harian Covid-19 Sebesar 0,21 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.