Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas di Bawah 4 Persen, Hanura Tetap Optimistis Lolos ke DPR

Kompas.com - 25/04/2018, 16:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang meyakini partainya bakal lolos dari parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Hal itu disampaikan Oesman menanggapi hasil Survei Litbang Kompas terkait elektabilitas partai politik di Pemilu 2019.

"Oh pasti, karena semakin banyak orang mendaftar ke Hanura sebagai Caleg (calon anggota legislatif)," kata Oesman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

(Baca juga: Survei Kompas: Enam Parpol Terancam Tak Lolos ke DPR)

Ia menganggap dengan semakin banyaknya masyarakat yang mendaftar sebagai caleg dari Hanura, maka membuktikan partainya semakin diminati.

Lagi pula, kata Oesman, dulu Hanura elektabilitasnya sempat diprediksi hanya 1 persen, namun pada Pemilu 2014 ternyata perolehan suaranya sebesar 5,26 persen.

"Ya dulu Hanura dibilang 1 persen sekarang 5 persen, artinya Hanura sudah menunjukan, kami tunggu aja tanggal mainnya," lanjut dia.

Enam parpol peserta pemilu 2019 terancam tak lolos ke DPR periode 2019-2024. Pasalnya, elektabilitasnya masih di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Hal itu terlihat dari hasil survei terbaru Kompas yang dirilis, Rabu (25/4/2018).

(Baca juga: Survei Kompas: Elektabilitas PDI-P, Gerindra, dan Golkar Teratas)

Yohan Wahyu dari Litbang Kompas mengatakan, ada tiga parpol lama yang masuk dalam kelompok parpol dengan potensi maksimal keterpilihannya kurang dari 4 persen.

Parpol itu adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Saat ini, hanya Partai Hanura yang berada di DPR dengan perolehan 16 kursi (2,89 persen). Sementara PBB dan PKPI tidak lolos ke DPR periode 2014-2019.

PBB dan PKPI sempat terganjal putusan KPU yang tidak meloloskan keduanya menjadi peserta pemilu 2019.

KPU belakangan menetapkan PBB sebagai partai peserta pemilu 2019 dengan nomor urut 19, mengacu putusan Bawaslu.

(Baca juga: Survei Kompas: Pemilih Jokowi Terbelah Tanggapi Duet Jokowi-Prabowo)

Sementara PKPI menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 20 setelah menang dalam putusan PTUN.

Tiga parpol lainnya yang terancam tak lolos ke DPR adalah parpol pendatang baru.

Ketiganya, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Kompas TV Hari ini (25/4) Litbang Kompas kembali mengeluarkan hasil survei jelang pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com