Tak Ada Politisi, Novanto Didampingi Istri dan Keluarga Saat Sidang Putusan

Kompas.com - 24/04/2018, 11:39 WIB
Suasana ruang sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/4/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSuasana ruang sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/4/2018).


JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang putusan terhadap terdakwa Setya Novanto digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Hingga ketua majelis hakim Yanto mengetuk palu tanda dimulainya persidangan, belum tampak kehadiran pejabat dan kolega Novanto sesama politisi.

Novanto hanya tampak didampingi istrinya, Deisti Astriani Tagor serta sejumlah kerabat dan anggota keluarga yang selama ini selalu hadir dalam setiap persidangan.

Baca juga: Pengacara Setya Novanto Harap Putusan Hakim Bijaksana

Kondisi ini berbeda saat Novanto menjalani sidang pembacaan dakwaan dan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat itu, sejumlah orang dekat Novanto yang merupakan politisi Golkar tampak hadir untuk memberikan dukungan.

Beberapa di antaranya adalah Aziz Syamsuddin, Agung Laksono, dan Idrus Marham.

Baca juga: Pengacara Novanto Berharap Hakim Pertimbangkan Pembelaan Terdakwa

Idrus yang kini menjabat Menteri Sosial tampak hadir saat sidang pembacaan tuntutan jaksa.

Meski demikian, ruang sidang utama tempat pembacaan vonis terhadap Novanto digelar tetap ramai dan dipenuhi pengunjung.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Nasional
Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Nasional
Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X