Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Garuda Indonesia, Standar Keselamatan, dan RUPS

Kompas.com - 20/04/2018, 21:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Pelanggaran

Sudah bukan rahasia lagi, ada sejumlah maskapai yang memilih menurunkan standar keamanan demi memperoleh keuntungan usaha.

Contoh sederhana adalah soal perbandingan jam terbang yang diperoleh para pilot dalam satu bulan dibanding dengan total jam terbang yang dilakukan maskapai penerbangan.

Mudah sekali melihat pelanggaran dalam soal jam terbang di sana.

Banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang bisa ditemukan pada sebuah maskapai terutama di musim sibuk libur lebaran dan tahun baru.

Diturunkannya peringkat Indonesia beberapa tahun lalu ke kategori 2 penilaian FAA (Federal Aviation Adminisration) adalah bukti begitu banyak pelanggaran yang dilakukan maskapai penerbangan tanah air.

Selain karena lemahnya pengawasan, tindakan sanksi yang memberi efek jera juga sangat kurang.

Rangkaian hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga memperkuat fakta soal banyaknya pelanggaran dalam operasi penerbangan.

Temuan yang dituangkan dalam hasil investigasi Timnas EKKT (Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi) menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda.

Garuda setelah RUPS

Kembali ke Garuda. Perusahaan ini baru saja menggelar RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Ada sejumlah respons yang menentang hasil RUPS.

Dalam hal ini seyogianya semua pihak dapat menahan diri untuk dapat secara konsisten mempertahankan keberadaan Garuda yang secara historis menorehkan tinta emas dalam menjaga kesatuan bangsa sejak awal kemerdekaan.

Saya sangat yakin semua pihak bertujuan memiliki tujuan baik bagi Garuda. Saya juga sangat percaya perbedaan pendapat yang sudah telanjur terjadi dapat diselesaikan dengan baik.

Salah satu cara penyelesaian yang “ideal” adalah dengan mengembalikan saja posisi Garuda sebagai maskapai  selalu berorientasi pada aturan keselamatan penerbangan.

Garuda selama ini berpedoman pada standar Internasional Civil Aviation Safety Regulation (CASR) yang dikeluarkan Internasional Civil Aviation Organization (ICAO).

Semoga Garuda tetap jaya di udara sebagai maskapai kebanggaan Ibu Pertiwi.  Kita pada dasarnya harus turut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup Sang Garuda.

Kita pasti tidak ingin nasib Garuda sama dengan saudara kandungnya, Merpati Nusantara Airlines, yang lenyap dari angkasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com