Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Anggap Pernyataan Yusril soal Kepindahan Kader ke PBB Tak Berdasar

Kompas.com - 19/04/2018, 21:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menilai pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra terkait kepindahan kadernya spekulatif dan tak berdasar.

Yusril sebelumnya menyatakan sejumlah politisi PPP memilih hengkang dan pindah ke PBB lantaran adanya keputusan mendukung Jokowi.

"Itu terlalu spekulatif pernyataan itu. Ukurannya apa? Mungkin karena dalam rangka kontestasi makanya ngomongnya macem-macem. Orang kan bisa bicara dari hal yang paling kiri sampai yang paling kanan. Negatif dan positif, demi kepentingannya," kata Suharso saat ditemui di Hotel Harris Suites FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Baca juga : Kecewa dengan Romahurmuziy, Politisi PPP Gabung ke PBB

Ia pun meminta semua pihak menjaga omongannya menjelang Pemilu 2019 agar tak menimbulkan provokasi di publik.

Suharso menambahkan akan lebih baik bila setiap elite politik menjaga ucapannya agar tak menimbulkan kegaduhan.

"Jangan setiap kita menghadapi kalender lima tahunan kita tercekam, terkotak-kotak, terkategori. Saya kira sayang, bangsa ini bangsa besar kok," tutur Suharso.

Ia pun membantah adanya bedol desa sejumlah kader senior PPP ke PBB. Ia mengatakan senior PPP yang lain beserta dirinya masih setia bertahan di partai berlambang Ka'bah itu.

Baca juga : Yusril Sebut Politisi PPP Pindah ke PBB karena Keputusan Dukung Jokowi

Suharso juga membantah masih adanya konflik di internal PPP. Menurut dia, kepengurusan yang diketuai Romahurmuziy sudah sah dan solid.

"Kan sudah enggak ada, konflik itu dikatakan orang yang menganggap tidak masuk (kepengurusan) atau apa, saya enggak pernah melihat nama mereka di konflik lalu menyatakan seperti itu. Saya merasa aneh," papar Suharso."Yang saya tahu PPP yang diakui secara administratif dan menjadi peserta pemilu adalah PPP yang dibawah kepemimpinan Romahurmuziy, itu. Jadi kita harus yang legal," lanjut dia.

Yusril sebelumnya membeberkan alasan beberapa kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merapat ke partainya.

Menurut Yusril, para tokoh ini tidak puas dengan garis politik yang diambil oleh PPP, di antaranya tentang pemberian dukungan terhadap Joko Widodo untuk maju dalam Pilpres 2019 mendatang.

"Dari dua kubu pokoknya yang sama-sama tidak puas dengan kebijakan yang ditempuh oleh partai. Kalau dulu itu tidak setuju dengan dukung Ahok kalau sekarang ini tidak setuju karena barangkali dukung Jokowi," jelas Yusril kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).

Kompas TV Sekjen PPP Arsul Sani mengimbau kepada Amien Rais untuk lebih berhati-hati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com