Resahkan Banyak Pihak, UNBK Diusulkan untuk Dihapus - Kompas.com

Resahkan Banyak Pihak, UNBK Diusulkan untuk Dihapus

Kompas.com - 17/04/2018, 20:25 WIB
Siswa SMA Negeri 2 Purbalingga terpaksa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) ulang untuk mata pelajaran matematika, Selasa (10/4/2018) malam.KOMPAS.com/Iqbal Fahmi Siswa SMA Negeri 2 Purbalingga terpaksa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) ulang untuk mata pelajaran matematika, Selasa (10/4/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK) direkomendasikan untuk dihapus. Alasannya, UNBK tersebut dianggap meresahkan anak, orangtua, dan bahkan pihak sekolah.

"Kami merekomendasikan, mempertimbangkan untuk menghapus UNBK," ujar Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Elvi Hendrani di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Selasa (17/4/2018).

Elvi menganggap, pelaksanaan UNBK termasuk perlakuan salah oleh negara terhadap anak di bidang pendidikan.

"Data pengaduan yang ada menunjukkan bahwa banyak anak yang merasakan ketidaknyamanan dalam melaksanakan UNBK," kata Elvi.

Baca juga : Permintaan Maaf Mendikbud Setelah Para Siswa SMA Keluhkan Sulitnya Soal UNBK...

Ketikadaknyamanan tersebut, kata Elvi, tak hanya dirasakan oleh anak, tetapi juga dirasakan oleh pihak sekolah dan orangtua siswa.

Kata dia, UNBK justru banyak menimbulkan kegiatan dan perilaku yang di luar kebiasaan dan tidak berhubungan langsung dengan ujian akhir di sekolah.

"Misalnya berdoa bersama sampai menangis, anak bermaaf-maafan dan lainnya. Itu justru menambah stres bagi anak, orangtua dan sekolah itu sendiri," ungkap Elvi.

Karenanya, kata Elvi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan para pendidikan perlu mengkaji dan mengevaluasi tujuan melaksanakan kewajiban UNBK.

Baca juga : Mendikbud Jelaskan Mengapa UNBK Tahun Ini Lebih Sulit

"Agar proses dan kebijakan UNBK dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan dan selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak," kata Elvi.

Sementara itu, Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti tak sependapat dengan rekomendasi penghapusan UNBK tersebut.

"KPAI belum bersikap menghapus tapi mengevaluasi UNBK dan mengembalikan ke fungsi pemetaan," kata Retno.

Menurut Retno, pemerintah juga wajib hukumnya memenuhi delapan standar minimum pendidikan. Utamanya,standar sarana dan prasaranan, serta standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Sebelumnya, terkait keluhan sejumlah pihak terhadap sulitnya soal UNBK, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun menyampaikan permohonan maaf.

"Saya minta maaf kalau ada beberapa kalangan yang merasa mengalami kesulitan, yang sulit, yang tidak bisa ditoleransi," ujar Muhadjir Effendy di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/4/2018).


Kompas TV Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah memang meningkatkan tingkat kesulitan soal.

Komentar

Close Ads X