Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulitnya Soal UNBK Dianggap Hambat Peningkatan Kualitas Pendidikan

Kompas.com - 17/04/2018, 19:19 WIB
Moh Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI diduga telah melakukan pelanggaran hak anak-anak setelah memberikan siswa SMA soal ujian yang materi dan jenis soalnya tidak pernah diajarkan.

Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Bidang Pendidikan, Retno Listyarti ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

"Ini adalah malpraktik dalam pendidikan, tepatnya dalam evaluasi," ujar Retno.

Baca juga : KPAI: Para Siswa Tidak Pernah Membayangkan Soal Matematika UNBK Sesulit Itu

Menurut Retno, malpraktik di pendidikan tersebut bisa merugikan para siswa dan menghambat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Kalau malpraktik di kedokteran bisa menimbulkan kematian," kata Retno.

Retno pun menganggap, menguji siswa dengan materi yang tidak pernah dipelajari adalah sebuah ketidakadilan.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Bidang Pendidikan, Retno Listyarti ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Bidang Pendidikan, Retno Listyarti ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

 

Materi yang dimaksud Retno itu adalah soal matematika pada Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA yang berjenis Higher Order Thinking Skills (HOTS).

"Kalau Kemendikbud mau adil, maka yang perlu dibenahi para gurunya untuk melakukan proses pembelajaran HOTS bukan malah berkosentrasi pada UNBK saja untuk menguji HOTS para siswanya," ujar Retno.

Karenanya, KPAI kata Retno mendorong Kemendikbud RI melakukan evaluasi secara transparan penyajian soal UNBK SMA yang telah berlangsung 9-12 April 2018 kemarin.

"Karena ada dugaan malpraktek evaluasi yang menimbulkan ketidakadilan bagi anak-anak peserta UNBK SMA," ungkap Retno.

(Baca juga: Mendikbud Jelaskan Mengapa UNBK Tahun Ini Lebih Sulit)

 

Sebelumnya, terkait keluhan sejumlah pihak terhadap sulitnya soal UNBK, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun menyampaikan permohonan maaf.

"Saya minta maaf kalau ada beberapa kalangan yang merasa mengalami kesulitan, yang sulit, yang tidak bisa ditoleransi," ujar Muhadjir Effendy di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Muhadjir mengakui, pemerintah memang menaikkan tingkat kesulitan soal UNBK tahun ini. Menurut dia, soal UNBK 2018 sudah menerapkan high order thinking skills (HOTS).

Mendikbud mengatakan, HOTS diterapkan untuk mendorong siswa memiliki kemampuan berpikir kritis. Hal itu dianggap penting untuk pembentukan karakter siswa. Meski demikian, Muhadjir berjanji melakukan pembenahan UNBK.

"Jika masih ada ceruk-ceruk tertentu atau wilayah tertentu yang merasa kesulitan yang tidak bisa ditoleransi lagi, nanti kami evaluasi secara menyeluruh," lanjut Muhadjir.

Kompas TV Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah memang meningkatkan tingkat kesulitan soal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com