Kejahatan Luar Biasa, Alasan KPU Larang Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan bahwa rencana pelarangan seorang mantan napi kasus korupsi untuk ikut dalam pemilu legislatif (Pileg) 2019 tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu). Rencananya pelarangan tersebut akan diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

Menurut Wahyu, korupsi merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Sehingga, KPU perlu mengatur pelarangan tersebut secara lebih tegas melalui peraturan KPU (PKPU) .

"Kami memahami bahwa dalam UU yang dimaksud kejahatan luar biasa itu adalah kejahatan seksual terhadap anak dan narkoba tetapi kita memandang pula bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang daya rusaknya luar biasa. Sehingga KPU memperluas tafsir," ujar Wahyu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

(Baca juga: Kalau Capres Tak Boleh Mantan Napi Korupsi, Kenapa Anggota DPR Boleh?)

"Yang semula hanya dua poin yaitu kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba, kami perluas dengan satu norma lagi yaitu korupsi," tuturnya.

Selain itu, Wahyu mengatakan pihaknya memiliki kewenangan untuk menafsirkan suatu ketentuan dalam UU kemudian mengaturnya di PKPU.

Ia mencontohkan saat KPU mengatur soal aksesibilitas pemilu bagi kelompok-kelompok rentan atau penyandang difabel.

Menurut Wahyu, aspek aksesibilitas belum diatur dalam UU Pemilu. Kemudian KPU mengaturnya melalui PKPU agar kelompok difabel memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya. 

"Dalam pandangan kami, kami meluas tafsir tidak (melanggar UU). Kami ingin mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN," kata Wahyu.

Sebelumnya, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengungkapkan adanya kekosongan hukum dalam UU Pemilu.

(Baca juga: Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, KPU Ingin Pemilu Lebih Dipercaya)

UU Pemilu tidak secara jelas mengatur apakah seorang mantan napi diperbolehkan untuk ikut dalam pemilu legislatif (Pileg) 2019. Namun, persyaratan berbeda diterapkan pada calon presiden dan wakil presiden.