Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Terpaku Survei, Poros Ketiga Diprediksi Tak Akan Terbentuk

Kompas.com - 13/04/2018, 21:29 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Nusantara Centre Yudhie Haryono menilai, poros ketiga di luar koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Joko Widodo tak akan terbentuk.

Sebab, partai politik pasti terpaku pada pertimbangan elektabilitas yang dirilis lembaga survei.

"Poros ketiga itu kecil, maka kemungkinan tidak akan jadi kenyataan," ujar Yudhie dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Menurut dia, Demokrat akan condong ke koalisi Jokowi. Meski demikian, Demokrat belum menentukan sikap resmi karena menunggu kesepakatan politik dengan koalisi pendukung Jokowi.

Baca juga : Prabowo Disarankan Cari Cawapres yang Bisa Naikkan Elektabilitas

Yudhie menilai, tak menutup kemungkinan ada tawar menawar politik.

"Ya karena belum jelas deal-nya, baik dari sisi logistik maupun sisi struktur. Berapa menteri yang mau di dapat, logistik apa yang mau didapatkan, kalau itu sudah deal, deal pasti," kata Yudhie.

Yudhie juga yakin Demokrat, PAN, dan PKB terpaku dengan survei elektabilitas. Ketiga partai tersebut, kata dia, takut untuk menawarkan posisi maupun pasangan calon alternatif di antara dua kubu yang kuat.

"Itu membuat mereka takut sekali mencalonkan alternatif di luar mainstream yang ada. Partai-partai hari ini sangat percaya pada polling dan survei," ujar dia.

Baca juga : Demokrat Genjot Elektabilitas AHY untuk Pilpres 2019

Yudhie menilai,  hasil polling atau survei seringkali mendekati kenyataan yang akan terjadi.

Dengan demikian, apabila ketiga partai mengusung pasangan calon dengan elektabilitas rendah, maka koalisi itu akan gagal.

"Saya kira Pemilu 2019 itu adalah pemilu yang mengulang Pemilu 2014 dalam pengertian pilpres artinya ada maksimal 3 atau 2 pasang, yang itu juga masih bagian dari lokomotif lama," kata Yudhie.

Kompas TV Partai Demokrat membantah kabar menjadi satu di antara dua partai yang disebutkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com