Pemerintah Diminta Moratorium Eksekusi Mati

Kompas.com - 12/04/2018, 16:05 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDirektur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid memaparkan, kecenderungan global dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati menunjukkan tren positif.

Artinya, sejumlah negara telah menghapus atau tidak melakukan eksekusi mati.

"Sebagian kontribusi dari Pemerintah Indonesia yang pada tahun 2017 sama sekali tidak mengeksekusi satu orang pun warga negara Indonesia maupun warga negara asing," ujar Usman dalam Laporan Statistik Amnesty International tentang Penggunaan Hukuman Mati, di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Dengan demikian, Usman mengingatkan pemerintah agar meninjau ulang penerapan hukuman mati.

Baca juga : 20 Tahun Menanti Eksekusi Mati, Perempuan Ini Akhirnya Dibebaskan

Salah satunya, bisa ditempuh dengan menetapkan moratorium untuk tidak mengeksekusi terpidana mati.

"Ada dua pertimbangan mengapa moratorium ini penting. Pertama, untuk menghindari tuduhan kepada Pemerintah Indonesia berupa pemberlakuan standar ganda ketika memperjuangkan WNI yang menghadapi eksekusi mati di negara-negara lain," ujar Usman.

Pemerintah, kata Usman, harus meyakinkan negara-negara lain agar tidak mengeksekusi mati WNI yang terjerat kasus hukum di luar negeri.

Di sisi lain, pemerintah juga tidak melakukan eksekusi mati terhadap warga negara lain yang terlibat kasus hukum di Tanah Air.

"Kedua, pesan kami, adalah juga karena perkembangan terakhir semakin memperlihatkan ada masalah serius di dalam peradilan indonesia," kata Usman.

Baca juga : Hindari Eksekusi Mati Berulang, APJATI Desak Pemerintah Percepat Negosiasi dengan Saudi

Ia menyoroti putusan lembaga peradilan yang dinilainya terkadang tak adil. 

"Ini bukan tanpa harapan, pada bulan Agustus 2017, Pemerintah Indonesia melalui Menkumham memiliki langkah positif dengan meninjau ulang rencana eksekusi mati seorang warga Nias bernama Yusman," paparnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Pelemparan Bom Molotov di Kantor LBH Medan Tak Terkait dengan Meninggalnya Aktivis Golfrid Siregar

Polri Tegaskan Pelemparan Bom Molotov di Kantor LBH Medan Tak Terkait dengan Meninggalnya Aktivis Golfrid Siregar

Nasional
Eks Menlu Retno Marsudi Turut Merapat ke Istana Jelang Pelantikan

Eks Menlu Retno Marsudi Turut Merapat ke Istana Jelang Pelantikan

Nasional
Istri Mantan Menkop Puspayoga Datangi Istana Jelang Pelantikan Menteri

Istri Mantan Menkop Puspayoga Datangi Istana Jelang Pelantikan Menteri

Nasional
Eks Mendikbud Muhadjir Effendy Datangi Istana Jelang Pelantikan Menteri

Eks Mendikbud Muhadjir Effendy Datangi Istana Jelang Pelantikan Menteri

Nasional
Mampukah Kabinet Baru Tancap Gas?

Mampukah Kabinet Baru Tancap Gas?

Nasional
Ditugaskan Jokowi Urus Perdagangan, Siapa Agus Suparmanto?

Ditugaskan Jokowi Urus Perdagangan, Siapa Agus Suparmanto?

Nasional
Para Menteri Lama yang Bakal Eksis di Kabinet Kerja Jilid 2

Para Menteri Lama yang Bakal Eksis di Kabinet Kerja Jilid 2

Nasional
Profil Singkat Zainudin Amali, Kader Golkar yang Diminta Urus Pemuda dan Olahraga

Profil Singkat Zainudin Amali, Kader Golkar yang Diminta Urus Pemuda dan Olahraga

Nasional
Jadi Plt Kapolri, Ini Profil Komjen Ari Dono

Jadi Plt Kapolri, Ini Profil Komjen Ari Dono

Nasional
Mereka yang Hanya Bisa Menonton dan Melihat Pelantikan Kabinet Jokowi Jilid 2..

Mereka yang Hanya Bisa Menonton dan Melihat Pelantikan Kabinet Jokowi Jilid 2..

Nasional
Dalam Dua Hari, Ini Politisi yang Dipanggil Presiden Jokowi ke Istana

Dalam Dua Hari, Ini Politisi yang Dipanggil Presiden Jokowi ke Istana

Nasional
[POPULER NUSANTARA] Anak Sopir Lulus ITB IPK 3,98 | Ramalan Santri tentang Prabowo

[POPULER NUSANTARA] Anak Sopir Lulus ITB IPK 3,98 | Ramalan Santri tentang Prabowo

Nasional
Jokowi Lantik Kabinet Kerja Jilid 2 Hari Ini, Ini Calon-calon Menterinya

Jokowi Lantik Kabinet Kerja Jilid 2 Hari Ini, Ini Calon-calon Menterinya

Nasional
Polemik Tetty Paruntu, Klarifikasi Istana hingga Terbentur Kasus Bowo Sidik

Polemik Tetty Paruntu, Klarifikasi Istana hingga Terbentur Kasus Bowo Sidik

Nasional
Prabowo Calon Menteri, Pengamat: Rekonsiliasi Tak Selalu Dimaknai Bergabung

Prabowo Calon Menteri, Pengamat: Rekonsiliasi Tak Selalu Dimaknai Bergabung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X