Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PKB Tegaskan Dulu Dukungan ke Jokowi, Baru Bicara Cawapres"

Kompas.com - 13/04/2018, 00:31 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mempertanyakan sikap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang semakin gencar mendeklarasikan dirinya sebagai cawapres Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang.

Ia menilai, dukungan PKB saat ini belum tegas dan konkret kepada Presiden Jokowi.

"Saya kira itu harus ditegaskan dulu, konkretkan dulu dukungan PKB pada Pak Jokowi, baru kita bicara soal cawapres," ujar Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Meski Cak Imin telah meresmikan posko JOIN atau Jokowi Cak Imin. Akan tetapi, hal itu tidak bisa dilihat sebagai bentuk dukungan resmi PKB.

Apalagi, PKB berpotensi mengalihkan dukungan kepada calon lain jika Jokowi tak memilih Cak Imin sebagai cawapresnya.

"Sampai sekarang dukungan resmi PKB kepada Pak Jokowi kami belum lihat. Hanya sekadar deklarasi Jokowi-Cak Imin dan itu sama sebenarnya deklarasi-deklarasi yang dibikin di daerah-daerah itu atas nama ini, itu, kan sama saja," tutur Baidowi.

Selain itu, lanjut Baidowi, seluruh partai koalisi pendukung Jokowi telah sepakat untuk membicarakan soal cawapres setelah Pilkada Serentak 2018. 

Beberapa waktu belakangan ini, Cak Imin semakin gencar melakukan sejumlah strategi untuk menyatakan kesiapannya mendampingi Jokowi.

Bahkan, ia menyebutkan, PKB akan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 dengan syarat ia menjadi cawapresnya.

Cak Imin juga sudah meresmikan posko relawan JOIN, yang merupakan akronim dari Jokowi-Muhaimin.  

Kompas TV KPU berharap anggaran pemilu bisa segera dipenuhi oleh Pemprov Bali.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com