Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: PKB Jangan Paksakan Cak Imin Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 12/04/2018, 23:47 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, partai mana pun bisa mendeklarasikan kadernya sebagai calon pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Baidowi mengatakan, termasuk juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah ancang-ancang dengan mendeklarasikan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai cawapres pendamping Jokowi.

Namun, ia mengingatkan agar PKB tak memaksa Jokowi untuk memilih Cak Imin.

Baca juga : Cak Imin: PKB Resmi Dukung Jokowi-Muhaimin di Pilpres 2019

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).
"Silakan PKB mendeklarasikan diri ke Pak Jokowi, kita tunggu. Tetapi memaksakan Cak Imin sebagai cawapresnya Jokowi itu terlalu jauh karena itu terkesan mengintervensi Pak Jokowi," ujar Baidowi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

"Kalau soal harapan, silakan saja orang berharap tetapi kalau sampai intervensi kami keberatan," kata dia.

Baidowi menegaskan, figur cawapres merupakan hak Jokowi untuk menentukan.

Baca juga : Siap-siap Pilpres 2019, Cak Imin Resmikan Posko JOIN, Jokowi-Muhaimin

Menurut dia, hanya Jokowi yang paling tahu figur seperti apa yang cocok mendampinginya jika kembali terpilih untuk periode kedua. 

"Tentu saja figurnya itu harus memiliki integritas, kualitas dan elektabilitas. dan tentu saya yg terakhir adalah memiliki chemistry dengan Pak Jokowi," kata Baidowi.

Selain itu, lanjut Baidowi, seluruh partai koalisi pendukung Jokowi telah sepakat untuk membicarakan soal cawapres setelah gelaran Pilkada Serentak 2018.

Beberapa waktu belakangan ini, Cak Imin semakin gencar melakukan sejumlah strategi untuk menyatakan kesiapannya mendampingi Jokowi.

Baca juga : Cita-cita Sebatas Cawapres ala Muhaimin Iskandar

Bahkan, ia menyebutkan, PKB akan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 dengan syarat ia menjadi cawapresnya.

Cak Imin juga sudah meresmikan posko relawan JOIN, yang merupakan akronim dari Jokowi-Muhaimin. 

Kompas TV Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com