Salin Artikel

PPP: PKB Jangan Paksakan Cak Imin Jadi Cawapres Jokowi

Baidowi mengatakan, termasuk juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah ancang-ancang dengan mendeklarasikan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai cawapres pendamping Jokowi.

Namun, ia mengingatkan agar PKB tak memaksa Jokowi untuk memilih Cak Imin.

"Kalau soal harapan, silakan saja orang berharap tetapi kalau sampai intervensi kami keberatan," kata dia.

Baidowi menegaskan, figur cawapres merupakan hak Jokowi untuk menentukan.

Menurut dia, hanya Jokowi yang paling tahu figur seperti apa yang cocok mendampinginya jika kembali terpilih untuk periode kedua. 

"Tentu saja figurnya itu harus memiliki integritas, kualitas dan elektabilitas. dan tentu saya yg terakhir adalah memiliki chemistry dengan Pak Jokowi," kata Baidowi.

Selain itu, lanjut Baidowi, seluruh partai koalisi pendukung Jokowi telah sepakat untuk membicarakan soal cawapres setelah gelaran Pilkada Serentak 2018.

Beberapa waktu belakangan ini, Cak Imin semakin gencar melakukan sejumlah strategi untuk menyatakan kesiapannya mendampingi Jokowi.

Bahkan, ia menyebutkan, PKB akan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 dengan syarat ia menjadi cawapresnya.

Cak Imin juga sudah meresmikan posko relawan JOIN, yang merupakan akronim dari Jokowi-Muhaimin. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/12/23473861/ppp-pkb-jangan-paksakan-cak-imin-jadi-cawapres-jokowi

Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke