Zulkifli Hasan: Capres PAN Namanya Masih Zulkifli Hasan...

Kompas.com - 12/04/2018, 14:58 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/1/2018). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/1/2018).
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan, partainya tetap bersikukuh untuk mengusung dirinya sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

"PAN masih, capresnya itu namanya Zulkifli Hasan," ujar Zulkifli di kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Menurut Zulkifli, sampai saat ini belum ada perubahan mengenai siapa yang akan diusung oleh PAN pada pilpres mendatang.

"Ya kalau ada perubahan nanti tunggu tanggal mainnya," ujar Zulkifli yang juga Ketua MPR RI tersebut.

(Baca juga: PAN Bersikukuh Ingin Usung Zulkifli Hasan sebagai Calon Presiden)

Lagi-lagi Zulkifli juga menegaskan, PAN tak ingin buru-buru menentukan dukungan, apakah ke kubu Presiden Joko Widodo atau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Saat ini, PAN memang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Namun, Partai Gerindra optimistis bahwa pada Pilpres 2019 akan membangun koalisi bersama PAN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Zulkifli, PAN belum bersikap karena masih ada beberapa bulan hingga masa pendaftaran capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum.

"Belum, masih jauh Belanda-nya," ujar Zulkifli.

Menurut Zulkifli, jika ada penetapan capres yang akan diusung partainya, maka akan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional PAN 2018.

"Nanti kalau ada perubahan kami rakernas lagi," ucap mantan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu.

(Baca juga: Hadir di Rakornas, PAN dan PKS Diminta Berkoalisi Dukung Prabowo)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 16 September: Sebaran 3.145 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 16 September: Sebaran 3.145 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 September: 73.238 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 September: 73.238 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 14.633, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 3.968.152

UPDATE: Bertambah 14.633, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 3.968.152

Nasional
UPDATE: 99.130 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 6,98 Persen

UPDATE: 99.130 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 6,98 Persen

Nasional
UPDATE: Bertambah 237, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 139.919 Jiwa

UPDATE: Bertambah 237, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 139.919 Jiwa

Nasional
UPDATE 16 September: Ada 354.479 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 16 September: Ada 354.479 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 Septemebr: Tambah 3.145, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 4.181.309

UPDATE 16 Septemebr: Tambah 3.145, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 4.181.309

Nasional
Kemenkes Akui Aduan Warga Terkait Status di Aplikasi PeduliLindungi Banyak yang Pending

Kemenkes Akui Aduan Warga Terkait Status di Aplikasi PeduliLindungi Banyak yang Pending

Nasional
Kemenkes Sampaikan Dukacita atas Gugurnya Tenaga Kesehatan di Papua

Kemenkes Sampaikan Dukacita atas Gugurnya Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
RI Pegang Presidensi G20, Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Keuntungan

RI Pegang Presidensi G20, Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Keuntungan

Nasional
Komnas HAM: Presiden Berwenang Ambil Langkah Selesaikan Persoalan TWK KPK

Komnas HAM: Presiden Berwenang Ambil Langkah Selesaikan Persoalan TWK KPK

Nasional
Menpan RB Ungkap Ada PNS Bolos Kerja Setahun Dibiarkan

Menpan RB Ungkap Ada PNS Bolos Kerja Setahun Dibiarkan

Nasional
Polri dan PPATK Ungkap TPPU Hasil Peredaran Obat Ilegal Rp 513 Miliar

Polri dan PPATK Ungkap TPPU Hasil Peredaran Obat Ilegal Rp 513 Miliar

Nasional
Ini Sanksi bagi PNS yang Bolos Kerja Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Sanksi bagi PNS yang Bolos Kerja Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.