Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Sebut Penambahan Anggaran DPR Sebesar Rp 2 Triliun Masih Rasional

Kompas.com - 10/04/2018, 19:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai wajar usulan penambahan anggaran DPR yang mencapai Rp 2 Triliun. Menurut dia, kenaikan usulan anggaran dari Rp 5,7 triliun menjadi Rp 7,7 triliun masih rasional.

"Bisa dicek anggaran yang diajukan, ini masih batas rasional," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Ia mengatakan usulan penambahan anggaran DPR nantinya dialokasikan untuk menyiapkan segala fasilitas baru bagi tambahan 15 anggota DPR. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, anggota DPR bertambah sebanyak 15 orang, sehingga total berjumlah 575.

Fasilitas yang dipersiapkan 15 anggota DPR tersebut yakni ruangan baru, rumah dinas baru, dan tenaga ahli.

Baca juga : Porsi Terbesar Penambahan Anggaran DPR untuk Pembangunan Gedung Baru

"Karena ini untuk persiapkan penambahan anggota DPR dan penyesuaiannya," lanjut politisi Gerindra itu.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menyampaikan usulan Rencana Kerja dan Anggaran DPR tahun 2019 sebesar Rp 7.721.175.861.000.

Sementara, pada tahun 2018, total anggaran yang diajukan DPR sebesar Rp 5.728.308.210.000.

Rencana tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

"Kami sampaikan bahwa anggaran DPR RI tahun 2019 sesuai usulan dari alat kelengkapan DPR, Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR adalah sebesar Rp 7.721.175.861.000," ujar Anton.

Baca juga : DPR Ajukan Usulan Anggaran Kerja Tahun 2019 Sebesar Rp 7 Triliun

Anton menjelaskan, anggaran terebut dibagi menjadi dua bagian. Pertama untuk satker Dewan sebesar Rp 4.864.569.519.000.

Anggaran untuk satker dewan diperuntukkan untuk dua program, yakni program pelaksanaan fungsi sebesar Rp 926.701.869.000 dan program penguatan kelembagaan DPR sebesar Rp 3.937.867.650.000.

Kedua, untuk satker Setjen DPR, anggaran yang diusulkan sebesar Rp 2.856.606.342.000. Besarnya anggaran tersebut digunakan untuk membiayai dua program.

Sebanyak Rp 2.788.220.591.000 untuk program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sisanya sebesar Rp 68.385.751.000 digunakan untuk program dukungan keahlian fungsi dewan.

Kompas TV Alokasi anggaran DPR dalam APBN masih tetap 5,7 triliun rupiah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com