Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Luhut-Prabowo Bahas Sawit, Indonesia 2030, dan Pilpres

Kompas.com - 09/04/2018, 13:26 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan isi pembicaraan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pertemuan tersebut terjadi di sebuah restoran, di salah satu hotel bintang lima di Jakarta, Jumat (6/4/2018) kemarin.

Menurut Fadli, pertemuan tersebut keduanya membahas kebijakan Uni Eropa terkait penggunaan minyak sawit.

Parlemen Eropa dalam voting tanggal 18 Januari 2018 menyetujui proposal UU energi terbarukan, termasuk melarang penggunaan minyak sawit untuk biodiesel mulai tahun 2021.

Baca juga : Luhut Senang jika Prabowo Kembali Maju Pilpres Lawan Jokowi

Pelarangan minyak sawit karena Uni Eropa menilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

"Pertemuan antara lain berbicara tentang masalah yang dihadapi oleh pemerintah soal kelapa sawit ya. Kencangnya Uni Eropa untuk melarang sawit kita yang merupakan bagian dari politik dagang mereka juga," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018).

"Pak Prabowo kan juga punya networking juga di Eropa untuk mendukung melalui orang-orang simpatisan kita yang pro Indonesia di eropa supaya bisa memberikan dukungan pada sawit kita supaya tidak diperlakukan seperti sekarang ini," tuturnya.

Baca juga : Fadli Zon: Deklarasi Prabowo Jadi Capres 2019 Masih Perlu Konsolidasi

Fadli juga menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut Luhut menanyakan soal kesiapan Prabowo untuk maju sebagai capres di Pilpres 2019.

"Dan saya kira jawabannya Pak Luhut juga sepeti yang juga disampaikan, mendukung saja sebagai kolega," kata Fadli.

Selain itu, lanjut Fadli, keduanya juga sempat membahas pernyataan Prabowo yang memprediksi Indonesia bubar tahun 2030 dengan mendasarkan pada karya fiksi "Ghost Fleet".

Menurut Fadli, dengan latar belakang yang sama sebagai tentara, Luhut sangat mengerti bahwa yang disampaikan Prabowo terkati geopolitik dan geostrategi Indonesia ke depannya.

Baca juga : PDI-P Anggap Pertemuan Luhut dan Prabowo Penting untuk Jaga Silaturahmi

"Mereka sama-sama tentara tentu bisa mengerti yang namanya geopolitik, geostrategi ke depan jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo itu meskipun mengambil dari fiksi Ghost Fleet ya, tetapi yang non fiksi juga sebenarnya banyak cuma kita enggak sebutkan saja dari mana," kata Fadli.

Sementara itu, Fadli membantah dalam pertemuan tersebut Luhut mengajak Gerindra untuk berkoalisi mendukung Presiden Joko Widodo.

Ia menegaskan bahwa Gerindra akan mengusung platform yang berbeda dari pemerintah. Bahkan ia menyebut beberapa kebijakan pemerintah saat ini tidak pro terhadap rakyat.

"Kita kan mau mengusung platform yang berbeda, jadi formula yang berbeda dari pemerintah sekarang yang membuat sulit masyarakat dari sisi ekonomi," kata Wakil Ketua DPR itu.

Kompas TV Sohibul Iman menyatakan 11 April mendatang Prabowo Subianto akan mendeklarasikan diri sebagai capres.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com