Pertemuan Luhut-Prabowo Bahas Sawit, Indonesia 2030, dan Pilpres

Pertemuan tersebut terjadi di sebuah restoran, di salah satu hotel bintang lima di Jakarta, Jumat (6/4/2018) kemarin.

Menurut Fadli, pertemuan tersebut keduanya membahas kebijakan Uni Eropa terkait penggunaan minyak sawit.

Parlemen Eropa dalam voting tanggal 18 Januari 2018 menyetujui proposal UU energi terbarukan, termasuk melarang penggunaan minyak sawit untuk biodiesel mulai tahun 2021.

Pelarangan minyak sawit karena Uni Eropa menilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

"Pertemuan antara lain berbicara tentang masalah yang dihadapi oleh pemerintah soal kelapa sawit ya. Kencangnya Uni Eropa untuk melarang sawit kita yang merupakan bagian dari politik dagang mereka juga," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018).

"Pak Prabowo kan juga punya networking juga di Eropa untuk mendukung melalui orang-orang simpatisan kita yang pro Indonesia di eropa supaya bisa memberikan dukungan pada sawit kita supaya tidak diperlakukan seperti sekarang ini," tuturnya.

Fadli juga menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut Luhut menanyakan soal kesiapan Prabowo untuk maju sebagai capres di Pilpres 2019.

"Dan saya kira jawabannya Pak Luhut juga sepeti yang juga disampaikan, mendukung saja sebagai kolega," kata Fadli.

Selain itu, lanjut Fadli, keduanya juga sempat membahas pernyataan Prabowo yang memprediksi Indonesia bubar tahun 2030 dengan mendasarkan pada karya fiksi "Ghost Fleet".

Menurut Fadli, dengan latar belakang yang sama sebagai tentara, Luhut sangat mengerti bahwa yang disampaikan Prabowo terkati geopolitik dan geostrategi Indonesia ke depannya.

"Mereka sama-sama tentara tentu bisa mengerti yang namanya geopolitik, geostrategi ke depan jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo itu meskipun mengambil dari fiksi Ghost Fleet ya, tetapi yang non fiksi juga sebenarnya banyak cuma kita enggak sebutkan saja dari mana," kata Fadli.

Sementara itu, Fadli membantah dalam pertemuan tersebut Luhut mengajak Gerindra untuk berkoalisi mendukung Presiden Joko Widodo.

Ia menegaskan bahwa Gerindra akan mengusung platform yang berbeda dari pemerintah. Bahkan ia menyebut beberapa kebijakan pemerintah saat ini tidak pro terhadap rakyat.

"Kita kan mau mengusung platform yang berbeda, jadi formula yang berbeda dari pemerintah sekarang yang membuat sulit masyarakat dari sisi ekonomi," kata Wakil Ketua DPR itu.