Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Banyak dari Kita yang Melemahkan dengan Cara Tidak Beradab

Kompas.com - 07/04/2018, 15:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden  Joko Widodo mengkritik kelompok masyarakat di Indonesia yang menggunakan cara tidak beradab untuk memperlemah posisi lawan.

"Banyak dari kita ini yang melemahkan dengan cara-cara tidak beradab," ujar Presiden dalam pidatonya di acara Konvensi Nasional 2018 kelompok relawan GK Jokowi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/4/2018).

Jokowi mencontohkan sejumlah isu miring pernah dialamatkan kepada dirinya. Mulai dari tuduhan Jokowi sebagai antek asing hingga dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Baca juga: Naik Kereta Khusus, Jokowi Bertolak ke Sukabumi

Namun, Presiden menegaskan, seluruh isu negatif tersebut tidak terbukti.

"Isu antek asing. Dituduh-tuduhi ke saya, Jokowi itu antek asing. Gagal, lalu hilang. Muncul lagi, Jokowi itu antek aseng. Gagal, hilang lagi," katanya. 

"Masih ada lagi isu PKI. Saya jawab di pesantren-pesantren, waktu PKI dibubarkan, saya ini baru berumur 3 atau 4 tahun. Mana ada PKI balita," tambahnya. 

Baca juga: Jokowi: Sekali-sekali Tampil Ngganteng Enggak Apa-apa...

Bahkan, Presiden memperlihatkan sebuah foto pimpinan PKI DN Aidit sedang berpidato yang marak beredar di media sosial kepada relawan.

Ada sesosok orang di dalam foto yang diisukan sebagai sosok Jokowi.

Menurut Jokowi, isu itu tidak masuk akal. Sebab, ia masih balita saat foto tersebut diambil.

Baca juga: Presiden Jokowi: Jangan Bicara Pesimis 2030 Bubar!

"Ini waktu DN Aidit pidato tahun 1955. Saya, kan, ya ngecek, ini foto tahun berapa? Ternyata tahun '55, saya dibilangnya berjejer dengan DN Aidit. Tahun segitu saya umur berapa? Ini isu apa? Enggak beradab seperti itu," kata Jokowi. 

Ia menegaskan tidak akan berhenti melakukan klarifikasi soal tuduhan miring tersebut jika isu itu masih menjadi konsumsi publik.

Kompas TV Presiden berjanji menindaklanjuti sejumlah masalah terkait penanganan kanker anak, termasuk membenahi regulasi bea masuk obat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com