Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gatot Nurmantyo Dinilai Bisa Ikut Pilpres jika Parpol Tak Egois

Kompas.com - 07/04/2018, 10:25 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Chaniago menilai mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo merupakan sosok potensial jika memang masuk dalam kontestasi Pilpres 2019. Sebab, Gatot juga piawai dalam menarik perhatian publik.

"Memang itu sebetulnya ada, sepanjang partai tidak egois. Selama ini kan partai egois, sementara Pak Gatot enggak punya partai," ucapnya dalam sebuah diskusi di Fx Sudirman, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Ia menilai, jika partai politik egois dan tidak mahir membaca momentum dan potensi Gatot, partai bisa saja salah langkah dan kalah pada Pilpres 2019 nanti.

Menurut Pangi, meskipun elektabilitas Gatot cenderung kecil, ia bisa menjadi kuda hitam yang potensial untuk memenangkan Pilpres 2019. Ia berkaca pada sosok Prabowo, yang dulu ikut kontestasi Pilpres 2009 dengan elektabilitas yang rendah. Namun pada Pilpres 2014, elektabilitas Prabowo berkembang cukup signifikan.

Baca juga : Pendukung Gatot Nurmantyo Klaim Sudah Bangun Jaringan Relawan di 19 Provinsi

"Ya meskipun belum teruji. Tapi sebetulnya dia bisa jadi kuda hitam dan potensi terpilihnya ada," ungkapnya.

Memasuki tahun politik, nama Gatot santer disebut dalam berbagai lembaga survei sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menyebutkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai oleh publik sebagai figur yang paling tepat mendampingi Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019.

Pada simulasi tujuh kandidat calon wakil presiden untuk Jokowi, Gatot menempati posisi teratas dengan elektabilitas 16,4 persen.

Selain itu, nama Gatot Nurmantyo juga masuk daftar cawapres untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Akan tetapi, Gatot secara tak langsung menyiratkan dirinya akan berkiprah di kancah politik. Melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, ia menyatakan telah memiliki hak untuk dipilih.

"Mulai hari ini saya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anak bangsa, anggota masyarakat sipil, dan warga negara RI lainnya, termasuk memiliki hak memilih, juga hak dipilih saat pemilu mendatang,” kata Gatot melalui keterangan tertulis, Minggu (1/4/2018).

Ia bahkan mengaku telah diajak Prabowo bergabung bersama Gerindra. Namun, ia belum bisa menjawab tawaran tersebut lantaran masih berstatus prajurit aktif saat itu.

"Beliau menyampaikan, 'Kalau nanti mau bergabung, saya terbuka.' Saya bilang, 'Pak, saya belum bicara masalah itu karena Bapak sama dengan saya'." kata Gatot mengulang pembicaraannya dengan Prabowo.

"Apabila saya jadi Bapak dan Bapak jadi saya, ditanya, sebagai seorang negarawan dan patriot, pasti Bapak jawabannya sama dengan jawaban saya kalau Bapak yang ditanya. Pak Prabowo lantas bilang, 'Iya, ya, enggak boleh berpolitik praktis, ya'," ucap Gatot menirukan respons Prabowo.

Ia pun menyadari saat ini namanya sering masuk dalam beberapa lembaga survei sebagai calon presiden atau wakil presiden. Ia juga menyadari namanya kerap diperbincangkan di publik dan media terkait wacana pencalonan presiden dan wakil presiden.

Saat ditanyai wartawan, Gatot tak pernah membenarkan, tetapi juga tak pernah membantah terkait dirinya yang diisukan akan maju sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Kompas TV Setelah pensiun dari tni mantan panglima tni gatot nurmantyo mengungkapkan keinginannya untuk ikut bersaing di Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com