Jusuf Kalla Anggap Perpres TKA Justru Menguntungkan Indonesia

Kompas.com - 07/04/2018, 06:44 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta Kamis (22/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta Kamis (22/3/2018).
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ( TKA) yang baru-baru ini ditandatangani Presiden Joko Widodo menuai kritik.

Perpres tersebut dikritik lantaran mempermudah masuknya TKA ke Indonesia. Padahal, banyak tenaga kerja lokal yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan.

Menanggapi itu, Wakil Presiden Jusus Kalla mengatakan, perpres tersebut justru memberikan keuntungan bagi negara, di sektor investasi.

"Pekerja asing itu datang karena ada modalnya masuk. Investasi itu butuh modal. Kalau tidak ada orang asing masuk bagaimana modalnya masuk?," ujar Kalla di Markas Palang Merah Indonesia, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Baca juga : Perpres Tenaga Kerja Asing Diteken Presiden Jokowi, Ini Isinya

Karenanya kata Kalla, tak menjadi masalah jika nanti Indonesia akan "dibanjiri" TKA dengan terbitnya perpres tersebut.  "Tidak masalah. Di mana-mana tidak (masalah). Di Thailand 10 kali lipat jumlah tenaga asingnya daripada kita. Industrinya, ekspornya lebih banyak dari kita," kata Kalla.

Bahkan kata dia, TKA tersebut justru akan membantu membuka lapangan pekerja di Tanah Air dan membantu meningkatkan skill pekerja lokal yang ada."Satu tenaga asing bisa membuka setidak-tidaknya 100 lapangan pekerjaan. Kalau tidak ada tenaga asing itu tidak ada lapangan kerja. Kurang lapangan kerja," ujar Kalla.

 "Jadi bukan menyangi tenaga kerja di Indonesia. Justru membantu tenaga kerja di Indonesia untuk (meningkatkan) skill sehingga industri bisa maju," tambah dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.  Perpres ini diharapkan bisa mempermudah tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional.

Dalam perpres disebutkan, setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk.  Namun terdapat pengecualian bahwa pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA.

Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 26 Maret 2018 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 29 Maret 2018.  Perpres berlaku setelah tiga bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dibuat pada era presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Kompas TV Imigrasi Malaysia mencatat setidaknya ada 744 ribu WNI yang tinggal dan bekerja secara ilegal di Malaysia.


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LBH Pers: HAM Masih Bisa Diperjuangkan dalam Negeri Ini

LBH Pers: HAM Masih Bisa Diperjuangkan dalam Negeri Ini

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: 141.423 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Gugus Tugas Covid-19: 141.423 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Nasional
ICW Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

ICW Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

Nasional
Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Nasional
Target Uji Spesimen Dinaikkan, Mahasiswa dari Jurusan Ini Bakal Direkrut Jadi Relawan

Target Uji Spesimen Dinaikkan, Mahasiswa dari Jurusan Ini Bakal Direkrut Jadi Relawan

Nasional
UPDATE 4 Juni: ODP 47.373 Orang, PDP 13.416

UPDATE 4 Juni: ODP 47.373 Orang, PDP 13.416

Nasional
Pemerintah: Taat Protokol Kesehatan Harus Jadi Budaya

Pemerintah: Taat Protokol Kesehatan Harus Jadi Budaya

Nasional
Presiden Ingin Contoh Korsel dan Selandia Baru dalam Penggunaan Teknologi Pelacak Covid-19, Seperti Apa?

Presiden Ingin Contoh Korsel dan Selandia Baru dalam Penggunaan Teknologi Pelacak Covid-19, Seperti Apa?

Nasional
WNI dari Luar Negeri Dipersilakan Karantina Mandiri di Hotel, Tapi...

WNI dari Luar Negeri Dipersilakan Karantina Mandiri di Hotel, Tapi...

Nasional
Hingga 4 Juni, Pemerintah Sudah Periksa 367.640 Spesimen dari 251.736 Orang

Hingga 4 Juni, Pemerintah Sudah Periksa 367.640 Spesimen dari 251.736 Orang

Nasional
Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 24 Provinsi, Kalsel Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 24 Provinsi, Kalsel Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jokowi Minta Sistem Pendidikan Adaptif dengan Perubahan

Jokowi Minta Sistem Pendidikan Adaptif dengan Perubahan

Nasional
Pilkada Saat Pandemi, KPU Kurangi Target Partisipasi Pemilih jadi 77,5 Persen

Pilkada Saat Pandemi, KPU Kurangi Target Partisipasi Pemilih jadi 77,5 Persen

Nasional
Wapres: Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Masih Jauh Dibanding Potensinya

Wapres: Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Masih Jauh Dibanding Potensinya

Nasional
Kasus Suap Dana Hibah KONI, Aspri Imam Nahrawi Dituntut 9 Tahun Penjara

Kasus Suap Dana Hibah KONI, Aspri Imam Nahrawi Dituntut 9 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X