Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Minta Mahyudin Bersedia Digantikan Titiek Soeharto sebagai Pimpinan MPR

Kompas.com - 06/04/2018, 21:09 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng berharap, Mahyudin mau mematuhi keputusan partai untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR dan digantikan oleh Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Hingga saat ini, Mahyudin tetap menolak diganti meski pergantian itu merupakan keputusan partai.

"Ini yang sangat kami sayangkan. Mestinya kita sebagai kader partai harus patuh pada keputusan partai. Kami mintakan pada Mahyudin agar bisa legowo sebagai kader partai yang ditempatkan pada saat itu sebagai Wakil Ketua MPR. Ini cuma istilahnya gantian lah dengan Ibu Titiek Soeharto," ujar Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Baca juga : Golkar Persilakan Mahyudin Maju Jadi Anggota DPD di Pemilu 2019

Mekeng menyadari bahwa sesuai aturan undang-undang, Mahyudin tak dapat diganti jika menolak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan UU Nomor 17 tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Pimpinan MPR hanya bisa diganti karena tiga hal, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Klausul "diberhentikan" terjadi apabila ada dua syarat terpenuhi yakni diberhentikan sebagai anggota DPR atau anggota DPD, dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan MPR.

Meski demikian, Mekeng menilai Mahyudin seharusnya menaati keputusan partai sebab posisinya sebagai pimpinan MPR merupakan perpanjangan tangan dari fraksi atau partai.

Baca juga : Mahyudin Bakal Maju sebagai Calon Anggota DPD

"Nah jadi orang itu tidak berdiri sendiri sebagai pimpinan DPR atau MPR atas nama pribadi, tetapi itu atas nama fraksinya," kata Mekeng.

"Kami minta kesadaran, tidak ada negosisasi di sini. Ini kesadaran sebagai kader partai bahwa dia bisa menduduki posisi itu karena fraksi dan fraksi itu karena keputusan partai," ujar dia.

Penggantian Mahyudin berawal pasca Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang menyetujui usulan pergantian Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar.

DPP Golkar menyetujui Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menjadi Wakil Ketua MPR menggantikan Mahyudin.

Namun Mahyudin menolak hasil rapat pleno Partai Golkar tersebut. Menurut dia, pergantian tersebut tidak memiliki dasar.

Kompas TV Pimpinan MPR, DPR, dan DPD dijadwalkan menggelar rapat pada Rabu (21/03) untuk menyiapkan pelantikan pimpinan baru MPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com