Cegah Kejahatan Laut, Pemerintah Disarankan Susun Indeks Warna dan Nomor Seri Kapal

Kompas.com - 06/04/2018, 07:00 WIB
Kompas TV Kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kembali mendapati kapal ilegal memasuki perairan Indonesia.

Membayar pajak

Selain itu, pemerintah juga disarankan menerapkan pajak yang hanya dibayarkan sekali saja oleh pemilik kapal. Adapun besaran pajak menyesuaikan dengan ukuran kapal Namun, Amarulla juga mengakui bahwa saran ini bisa saja dianggap menyulitkan.

"Mungkin akan dilihat menyulitkan. Tapi seperti sekarang aturan yang berjalan, kalau sudah dipahami dan dirasakan manfaatnya ya berarti bisa berjalan dengan aman," kata dia.

Pajak tersebut, nantinya juga berlaku bagi kapal-kapal internasional yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Pemerintah bisa menentukan gerbang-gerbang masuk bagi kapal internasional.

"Jadi sama kayak jalan tol kita siapkan infrastrukturnya baru orang lewat baru bayar. Nah sama dengan perairan Indonesia, kita tetapkan dulu pintu masuknya di mana, kapal (internasional) yang lewat bisa dimonitor, dan bayar pajaknya," ujar Amarulla.

 

(Baca juga: Menteri Susi: Sejak 2014, 363 Kapal "Illegal Fishing" Ditenggelamkan)

Menurut dia, pajak itu juga bisa memberikan jaminan kepada pihak negara asal bahwa Indonesia bisa melindungi kapal-kapal tersebut selama di perairan Indonesia. Langkah ini juga bisa menghalau masuknya kapal-kapal asing yang berpotensi melakukan tindak pidana di laut Indonesia.

"Aturannya yang berlaku di internasional, itu kewajiban negara pantai untuk menjamin keselamatan. Keselamatannya juga untuk diri kita dan juga negara," ucap Amarulla.

Amarulla mengungkapkan, ketiga rencana ini masih harus dikembangkan lebih lanjut demi mewujudkan keadilan dan keamanan di laut Indonesia. Saat ini, tim Universitas Pertahanan telah menyerahkan penelitian rencana kebijakan itu kepada Kementerian Pertahanan.

"Kami sampaikan mekanismenya kepada pimpinan yakni Kemhan. Nanti akan dibahas lagi sama pimpinan. Ini belum dilaksanakan, kita melaksanakan penelitian itu, di banyak negara sudah jadi praktik yang umum," kata dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X