Temui Jokowi, BPK Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Impor Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 kepada Presiden Joko Widodo.

Penyerahan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/4/2018) siang.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara beserta 7 anggota lainnya. Sementara itu, Jokowi didampingi Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Moermahadi menjelaskan, salah satu hasil pemeriksaan yang signifikan pada pemerintah pusat adalah terkait pengelolaan tata niaga impor pangan yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Baca juga : BPK Temukan 9 Kesalahan dalam Impor Pangan

Dari hasil itu, BPK menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Rekomendasi kami kan supaya perbaiki sistemnya, bukan masalah  impor atau tidak impor. Tapi memang harus diperbaiki kapan impornya, harus sama semua datanya dengan Kementerian Pertanian, Kementerian terkait," kata Moermahadi kepada wartawan usai bertemu Jokowi.

Menurut Moermahadi, Presiden Jokowi menyambut baik temuan BPK tersebut.

Baca juga : Lewati Ancaman El Nino dan La Nina, RI Tidak Impor Pangan Strategis

Presiden berjanji akan memperbaiki sistem impor pangan agar tak ada lagi perbedaan data antara Kemendag dan kementerian terkait lainnya.

"Ya akan ditindak lanjuti, Presiden bilang. Karena memang data itu harus kita rapikan," kata Moermahadi.

"Kami kan usulnya bahwa surat impor perdagangan keluar kalau data pertanian, kelautan, yang berhubungan dengan itu harus masuk dulu. Kalau enggak ada data itu, enggak usah (impor)," ujar dia.