Gerindra: Kalau Semua Mau Presiden Dua Periode, Enggak Demokrasi Namanya

Kompas.com - 05/04/2018, 13:20 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa ia tak bisa menggaransi partainya akan tetap bertahan menjalin koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilkada Jabar 2018. Jakarta, Selasa (19/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa ia tak bisa menggaransi partainya akan tetap bertahan menjalin koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilkada Jabar 2018. Jakarta, Selasa (19/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa munculnya tagar #2019GantiPresiden di media sosial merupakan bagian dari dinamika politik.

Beberapa waktu belakangan muncul tagar #2019GantiPresiden yang menginginkan agar Presiden Joko Widodo tak terpilih kembali.

"Ya, kan, ini soal ganti presiden 2019 ada juga yang Pak Presiden 2 periode. Kan, itu yang namanya dinamika politik sah-sah," ujar Dasco saat ditemui di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Gerindra, Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Menurut Dasco, setiap orang berhak memiliki pendapatnya di era demokrasi, termasuk jika masyarakat ingin di Pilpres 2019 nanti Indonesia memiliki presiden baru.

Namun, ia berharap dinamika politik tersebut tidak menimbulkan kegaduhan.

Baca juga: Klaim Jadi Penentu Pilpres, PKB Harap Jokowi Gandeng Muhaimin

"Jadi, kalau yang namanya demokrasi begini kalau semua mau presiden tetap dua periode, enggak demokrasi namanya. Kan, ada yang mau ganti, ada yang tetap (Jokowi) dua periode. Tetapi, jaga suasana supaya tidak gaduh," kata Dasco.

"Yang menilai kan rakyat, tetapi kalau ada sebagian yang ingin ganti presiden, itu berarti yakin bahwa calon yang akan diusung programnya lebih bagus daripada yang sekarang, kan, begitu," ucapnya.

Sebelumnya Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai wajar kemunculan tagar #2019GantiPresiden yang tengah ramai di Twitter. Mardani diketahui sebagai salah satu politisi yang memopulerkan tagar tersebut di Twitter sejak dua minggu lalu.

Baca juga: Gerindra Gelar Rakernas Bahas Persiapan Advokasi Hadapi Pileg dan Pilpres 2019

"Pertama-tama ingin menegaskan gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yang sah, legal, dan konstitusional. Konstitusi kami di Pasal 22E menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan tiap lima tahun untuk memilih salah satunya presiden dan wakil presiden," kata Mardani melalui keterangan tertulis, Rabu (4/4/2018).

Ia menambahkan, rakyat melalui pemilu memiliki kewenangan mengganti presiden. Karena itu, ia meminta tagar tersebut tak dianggap sebagai upaya menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Mardani menilai, tagar #2019GantiPresiden juga merupakan antitesis dari kampanye "Dua Periode" yang digaungkan pendukung Jokowi di media sosial.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X