Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan di Mata Ketua Ombudsman RI...

Kompas.com - 04/04/2018, 21:28 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai memuji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bersikap tenang menanggapi rekomendasi dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya soal penataan Tanah Abang.

"Saya bersyukur Gubernur DKI, menurut saya, juga orang yang ada disekitarnya, itu orang-orang yang berkepala dingin," ujarnya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Anies, menurut Amzulian, memilih untuk menahan sikap meski di luar muncul isu-isu tidak sedap setelah rekomendasi Ombudsman keluar. Misalnya isu pembebastugasan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.

(Baca juga: PKL Demo di Ombudsman, Anies Bilang Semua Warga Punya Hak)

Amzulian menuturkan, rekomendasi Ombudsman terkait Tanah Abang bertujuan untuk mengoreksi kebijakan yang dinilai tidak sesuai aturan dan layanan masyarakat.

Ombudsman, ucap dia, bukanlah lembaga yang mengadili lembaga atau orang lain. Ombudsman hadir supaya pelayanan publik lebih bagus.

Di dalam rekomendasi, menurut Amzulian, Ombudsman tidak hanya memberikan waktu 30 hari agar Pemprov DKI Jakarta mengoreksi kebijakannya tapi juga memberikan saran perbaikan dalam rekomendasinya.

"Ombudsman ini bukan lembaga yang ini mempermalukan lembaga lain. Ombudsman bukan lembaga yg memperkeruh suasana, bukan begitu," kata dia.

(Baca juga: Lulung: Selama Ini Ombudsman Tajam ke PKL, Tidak Tajam ke Persoalan Lain)

Sebelumnya, Anies menilai rekomendasi dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya soal penataan Tanah Abang kredibel. Namun, saat ini Anies masih mempeajari laporan tersebut secara lengkap sebelum memberi tanggapan.

"Saya garis bawahi, kita tidak ingin merespons parsial, kita akan respons lengkap. Kita menghargai dan institusi Ombudsman rekomendasinya adalah rekomendasi yang kredibel," ujar Anies di Gedung DPRD DKI, Rabu (28/3/2018).

Anies menambahkan, dia akan mengumpulkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk membahas rekomendasi dari Ombudsman tersebut.

Kompas TV Laporan Ombudsman terkait penataan Tanah Abang juga direspon oleh politisi Gerindra.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com