Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkumham: Jangan Beri Kesempatan Napi Narkoba Pegang HP

Kompas.com - 04/04/2018, 17:53 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aidir Amin Daud meminta petugas lapas untuk memperketat pengawasan kepada narapidana narkoba.

Salah satu pengawasan yang harus diperketat yakni penggunaan telepon genggam atau handphone di lapas. 

"Pengedar narkoba, bandar narkoba, awasi dengan baik. Jangan kasih kesempatan, orang-orang yang potensi gunakan narkoba, jangan kasih kesempatan pegang HP," ujarnya di acara rapat kerja teknis pemasyarakatan di Jakarta, Rabu (4/4/2018).

(Baca juga: PNS Kumham Edarkan Sabu-sabu dari Jaringan di Lapas Cipinang)

Aidir mengatakan, bila napi narkoba dibiarkan memegang telepon genggam, maka hal itu akan menjadi masalah besar bagi petugas lapas. Sebab, alat komunikasi bisa digunakan untuk mengendalikan jaringan narkoba dari dalam lapas.

Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kementrian Hukum dan HAM Aidir Amin Daud di kompleks Kemenkumham, Jakarta, Senin (7/11/2016)Lutfy Mairizal Putra Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kementrian Hukum dan HAM Aidir Amin Daud di kompleks Kemenkumham, Jakarta, Senin (7/11/2016)

Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, kata dia, sudah menyatakan bahwa petugas lapas yang terlibat kasus narkoba di dalam lapas akan langsung diberhentikan. Oleh karena itu, petugas lapas jangan sekali-kali mengendorkan pengawasan.

Aidir juga meminta agar petugas lapas tidak tergiur dengan segala godaan atau tawaran dari narapidana narkoba. Kalau tawaran itu terima, maka ucap dia, hal itu mengatakan akan menyudutkan Kemenkumham sebagai lembaga.

"Saya enggak tahu apa yang terjadi tetapi saya pikir karena ada pembiaran-pembiaran soal narkoba. Yang saya khawatirkan, ini akan menjadi masalah buat kita. Jadi tolong satu saja hentikan ini," kata dia.

(Baca juga: Buwas Sebut Petugas Lapas Penghianat Negara, Ini Respons Menkumham)

Peredaran narkoba di lapas menjadi salah satu perhatian khusus dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Bahkan, mantan Kepala BNN Komjen (Purn) Budi Waseso sempat jengkel dengan oknum petugas lapas yang justru kongkalikong dengan bandar narkoba.

Bahkan ada bandar narkoba yang sudah dua kali divonis mati, namun belum dieksekusi, ternyata masih mengandalikan jaringan narkoba dari balik penjara dengan memanfatkan telepon genggam.

Padahal kata Buwas, BNN dan petugas dari instansi terkait, seperti Polri, TNI, hingga Bea Cukai, sudah dengan susah payah menangkap para pengedar dan bandar narkoba tersebut.

Namun, setelah ditangkap, para bandar itu justru masih mengendalikan jaringan narkoba dari tempat yang lebih aman, yakni lapas, dengan bekerja sama dengan oknum penjaga lapas.

Kompas TV Badan Narkotika Nasional kini dipimpin oleh Irjen Heru Winarko. Setumpuk tugas sudah menanti Kepala BNN yang baru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com