Pilpres 2019, Capres Dinilai Tak Bisa Maju dengan Modal "Sandal Jepit"

Kompas.com - 03/04/2018, 22:22 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai, calon presiden yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2019 akan mempertimbangkan banyak hal, termasuk dalam memilih cawapres.

Tidak akan mungkin seseorang maju dalam pilpres dengan modal seadanya alias hanya bermodal sandal jepit. Begitu pula ketika seorang capres akan memilih cawapres. 

"Orang tidak bisa bilang ada calon presiden maju dengan sandal jepit," ujarnya di Gramedia Matraman, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

(Baca juga: AHY Sebut Jokowi dan Prabowo Belum Aman untuk Pilpres 2019)

Pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali.KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali.

Artinya, capres yang maju pada 2019, termasuk petahana sekalipun, perlu menimbang sosok cawapres yang mampu menaikan elektabilitas.

Sebab dari berbagai survei, Presiden Jokowi sekalipun tidak memiliki elektabilitas yang lebih dari 60 persen. Itu artinya, posisi elektabilitas petahana belum aman.

Kondisi Jokowi berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat maju Pilpres untuk kedua kalinya pada 2009 lalu. Saat itu elektabilitas SBY lebih dari 70 persen.

(Baca juga: Sinyal Gerindra dan PKS untuk Gatot Nurmantyo Menuju Pilpres 2019...)

Effendi menilai, bila Jokowi ingin maju di Pilpres 2019, maka ia harus menggandeng tokoh yang dinilai dekat dengan tokoh Islam. Hal itu dinilai penting karena Jokowi kerap diserang lewat isu agama.

Selain itu, cawapres Jokowi juga haruslah tokoh yang mampu menangkal tiga isu besar yakni isu kebangkitan PKI, kriminalisasi ulama, dan isu masuknya pekerja dari China.

Effendi menyebut dua nama yang dinilai cocok untuk mendampingi Jokowi. Dua nama itu yakni mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dam mantan Ketua MK Mahfud MD.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X