Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indo Barometer: Isu Ekonomi Jadi Perhatian Dominan Masyarakat dalam Pilkada Jatim

Kompas.com - 03/04/2018, 16:24 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memaparkan bahwa dalam pertanyaan terbuka, permasalahan mendesak yang dominan di Provinsi Jawa Timur adalah masalah ekonomi. Hal itu diungkapkan Qodari dalam Rilis Survei Indo Barometer terkait Dinamika Politik dan Proyeksi Pilkada Jawa Timur di FX Sudirman, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

"Permasalahan yang dominan adalah masalah ekonomi, nomor satu soal lapangan pekerjaan sebesar 27,5 persen, disusul mahalnya harga bahan pokok 15,5 persen," kata Qodari.

Selain itu, persoalan berikutnya terkait kondisi ekonomi yang sulit sebesar 12,9 persen, kondisi jalan yang kurang baik sebesar 8 persen, banyaknya warga miskin 4,3 persen dan infrastruktur yang kurang memadai 4,1 persen.

"Di level lingkungan tempat tinggal kurang lebih sama, cuma soal kondisi jalan kurang baik ini lebih banyak, sebesar 17,3 persen," kata dia.

Baca juga : Indo Barometer: Pilkada Jatim, Elektabilitas Gus Ipul-Puti Soekarno dan Khofifah-Emil Selisih 5,7 Persen

Qodari melihat persoalan-persoalan ekonomi menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh pasangan calon Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarnoputri dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto. Oleh karena itu, mesin-mesin partai koalisi harus bekerja keras di lapangan untuk memenangkan kontestasi Pilkada Jawa Timur.

"Kayaknya nanti penentunya dinamika di lapangan, siapa mesin politiknya yang lebih kuat. Bicara figur relatif sama-sama kuat. Ipul dan Khofifah sama-sama NU, Emil dan Puti sama-sama nasionalis. Kesimpulan kami persoalan mobilisasi lapangan yang jadi penentu," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat Jawa Timur yang puas dengan kinerja gubernur sebelumnya, Soekarwo, cenderung mengarahkan dukungannya kepada pasangan Gus Ipul-Puti Guntur dengan persentase 47,7 persen.

Sebab, Gus Ipul pernah menjadi wakil gubernur Jawa Timur mendampingi Soekarwo. Publik yang puas, berharap Gus Ipul bisa melanjutkan dan mengembangkan program-program sebelumnya.

Baca juga : Pencalonan Khofifah di Pilkada Jatim, Bargaining AHY di Pilpres

"Sementara sebanyak 49,6 persen masyarakat yang tidak puas akan kinerja Soekarwo, lebih banyak mendukung pasangan Khofifah-Emil," kata dia.

Berdasarkan pertanyaan tertutup, elektabilitas pasangan calon Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Puti Guntur Soekarno mencapai 45,2 persen.

Angka ini lebih tinggi daripada perolehan angka elektabilitas pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto sebesar 39,5 persen.

"Tidak terpaut jauh, selisih di antara keduanya sekitar 5,7 persen. Sementara pemilih yang tidak akan memilih, rahasia, belum memutuskan mencapai 15,3 persen," papar Qodari.

Terkait tingkat kesukaan calon gubernur, Saifullah unggul tipis sebesar 87,9 persen dengan Khofifah yang mencapai 87,5 persen. Alasan utama masyarakat menyukai Khofifah, yakni merakyat sebesar 14,4 persen, berjiwa sosial 10,1 persen dan mantan menteri sosial 8,8 persen.

"Kalau alasan utama warga suka dengan Saifullah karena dekat dengan rakyat 14,4 persen, berpengalaman 8,2 persen dan orangnya tegas 7,9 persen," ungkapnya.

Sementara masyarakat Jawa Timur menyukai Emil Elestianto karena faktor intelektual sebesar 24 persen, tokoh muda 13,3 persen dan sosok yang tegas 10,1 persen. Di sisi lain, masyarakat menyukai Puti karena keturunan Soekarno sebesar 20 persen, pintar sebanyak 14,8 persen dan jujur sebesar 9,3 persen.

Qodari mengungkapkan, masyarakat Jawa Timur cenderung mengutamakan faktor pengalaman dalam memilih calon gubernur dengan persentase 15,7 persen. Disusul dengan faktor kedekatan dengan rakyat sebesar 14,3 persen, ketegasan 10,9 persen dan berjiwa sosial dan dermawan sekitar 6,4 persen.

"Alasan yang banyak diungkap publik dalam memilih calon wakil gubernur yaitu pintar 23 persen, pasangan cocok 11,8 persen, orangnya tegas 8,3 persen, orangnya jujur 6,6 persen, dan masih muda 6 persen," kata dia.

Qodari memprediksi akan terjadi dinamika politik yang sangat kompetitif yang berpotensi meningkatkan potensi pertarungan politik di tingkat akar rumput cenderung keras dan tajam.

Survei tersebut dilaksanakan di 38 kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur sejak tanggal 29 Januari-4 Februari 2018. Jumlah responden sebanyak 800 orang dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,46 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metodologi yang digunakan adalah multistage random sampling. Teknik pengumpulan data, wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner.

Dalam peta koalisi Pilkada Jawa Timur, Saifullah-Puti didukung koalisi PDI-P, PKB, Gerindra, dan PKS mendapat elektabilitas 44,0 persen. Sementara, Khofifah-Emil mendapat dukungan koalisi PPP, Golkar, Hanura, PAN, Nasdem, dan Demokrat.

Kompas TV Selain itu, Puti juga mengklaim memiliki program khusus untuk pengembangan pembangunan di Pulau Madura.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com