Pemerintah Sasar 24 Kota/Kabupaten untuk Penambahan BPNT

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pemerintah akan meningkatkan jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2018.

"Rencana penambahannya (penerima BPNT) akan kami kaji, kota seperti apa (yang penduduk jumlah penerima BPNPT)," ujar Puan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Tahun 2017, ada 1,2 juta keluarga yang menerima BPNT. Mereka berada di 44 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

(Baca juga: Mensos Minta Kualitas Pangan bagi Keluarga Penerima BPNT Ditingkatkan)

Rencananya, jumlahnya akan ditambah menjadi 2,6 juta. Mereka berada di 24 kota dan kabupaten yang berbeda dari kota dan kabupaten sebelumnya.

"Dari 44 kota kabupaten yang selama ini berjalan akan ditambah lagi 24 kabupaten dan kota," ujar Puan.

Beberapa kota dan kabupaten yang penduduknya akan 'disentuh' program BPNT, antara lain Solok, Sumatera Barat serta Bandung dan Garut, Jawa Barat.

(Baca juga: Minyak dan Gula Dihapus dalam Paket Bantuan Pangan Non Tunai)

Seiring dengan itu, pemerintah akan terus mendorong perbaikan e- Warong serta menambah jumlahnya.

"Rasio warungnya seharusnya 1 banding 250 penerima BPNT. Sekarang ini sudah 1 banding 277 penerima. Artinya tinggal sedikit lagi bisa dipenuhi. Kami mendorong agen-agen bank akan jadi tempat penyaluran BPNT dan mereka harus proaktif dan jemput bola," ujar Puan.

Program e-Warong adalah tempat di mana keluarga penerima manfaat BPNT bisa membeli bahan pangan, semisal beras, telur dan minyak goreng. Jumlah dana yang dapat dicairkan keluarga penerima manfaat BPNT sebesar Rp 110.000 per bulan.